Metroterkini.com - Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah membantah data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang menyebut Bengkulu tak menganggarkan bantuan sosial (bansos) selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
Ia menyebut data yang dipaparkan Kemendagri belum mencakup laporan terakhir dari Bengkulu.
"[Bansos] tetap ada. Kita tetap ada di kabupaten/kota, meski nilainya tidak besar," kata Rohidin, Kamis (22/7).
Ia menyebut Bengkulu menganggarkan bantuan sosial ratusan juta rupiah. Dana itu dipakai untuk memberi bantuan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang terdampak PPKM Darurat.
Tujuh kelompok sasaran bansos di Bengkulu adalah pedagang kantin sekolah, tukang ojek, supir angkot, disabilitas, buruh bongkar muat kapal, dan penghuni panti asuhan. Rohidin menyebut penerima bansos itu tersebar di 9 kabupaten dan 1 kota di Bengkulu.
"Dengan pola begini, relatif sudah tersentuh, tapi kalau terpenuhi semua belum, tapi semua tersentuh," tuturnya.
Bengkulu juga memberikan bantuan sosial berupa beras. Sebanyak 122.368 kilogram beras telah disalurkan ke keluarga penerima manfaat.
Selain itu, Rohidin mengaku menyalurkan berbagai bantuan yang bersumber dari pemerintah pusat. Beberapa di antaranya bantuan sosial lewat program BLT Dana Desa dan Program Keluarga Harapan.
Ia juga menggunakan zakat, infak, dan sedekah yang dikumpulkan Baznas untuk menyalurkan paket sembako. Bengkulu juga bekerja sama dengan sejumlah perusahaan untuk menyalurkan bansos dari dnaa CSR.
Sebelumnya, Kemendagri merilis laporan keuangan pemerintah daerah di masa PPKM Darurat. Salah satu poin laporan tersebut adalah realisasi anggaran bantuan sosial yang dikelola Pemda.
Laporan itu mengungkap ada tiga provinsi yang tidak menganggarkan satu rupiah pun untuk bantuan sosial per Kamis (15/7). Tiga daerah itu adalah Sumatera Barat, Bengkulu, dan Bali.
Sementara itu, 31 provinsi lainnya belum memenuhi target pencairan bansos. DKI Jakarta jadi provinsi dengan tingkat penciran anggaran bansos paling tinggi, yaitu 41,73 persen dari total anggaran Rp7,2 triliun. [**]
