Camat dan Wali Nagari Pangkalan Tumbalkan Kepala Jurong

Selasa, 23 Februari 2021 - 12:44:24 WIB
Share Tweet Instagram

Metroterkini.com - Polemik pemberhentian Kepala Jorong Tiga Balai Nagari Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota Sumbar, diduga in prosedural dan camat mengaminkan tindakan Wali Nagari Pangkalan.

Hal ini sehubungan telah dijawabnya balasan surat ombudsman RI Perwakilan Sumatra Barat, terkait dasar pemberhentian Kepala Jorong Tiga Balai yaitu Hasni, yang dituduhkan melanggar pasal 53 UU no 6 tahun 2014 tentang desa poin 2 yang mengatakan Hasni membuat keresahan .

Hasni sebagai korban pemecatan Kepala Jorong Tiga Balai mengaku sangat prihatin terhadap kebijakan Camat dan Wali Nagari. Namun keresahan yang dimaksudkan sampai saat ini tidak jelas. "Padahal kalau memang saya betul membuat keresahan seharusnya walinagari tidak memberhentikan saya secara tetap tapi seharusnya melakukan pemberhentian sementara sampai proses hukum sudah memiliki kekuatan hukum tetap," ujarnya Husni kepada metroterkini.com, Senin.

Lanjut Hasni, yang menjadi pertanyaan, kenapa Wali Nagari menjadikan pasal tersebut sebagai dasar pemberhentiannya, "saya tidak pernah melakukan perbuatan yang meresahkan masyarakat dan kalau keresahan masyarakat berujung unjukrasa karena tidak mendapatkan Bansos itu tidak bisa menjadi tanggungjawab saya. Seharusnya menjadi tanggung jawab Wali Nagari selaku pemangku kebijakan dan pengambil kebijakan," tuturnya. 

Hasni sangat menyesalkan tindakan Camat Pangkalan, sepertinya juga tidak bisa membina Wali Nagari untuk memberikan pemahaman tentang prosedur pemberhentian perangkat nagari dimana dalam tata tertib pemberhentian perangkat nagari walinagari memang harus berkonsultasi dengan camat," tegas Hasni.

Ditambahkan Hasni, kalau pun kebijakan mau diambil, sifatnya sementara bukan pemberhentian secara tetap. Dan pemberhentian sementara dapat dilakukan apabila ditetapkan poin a sebagai tersangka tindak pidana korupsi, terorisme makar, atau tindak pidana terhadap keamanan negara dan poin b ditetapkan sebagai terdakwa. 

"Masyarakat yang demo berjumlah 51 orang, akibat tidak mendapat Bansos, kenapa harus dibebankan ke pada saya. Saya hanya perangkat dan tidak mempunyai kuasa untuk memenuhinya. Hal ini seharusnya menjadi tanggung jawab Wali Nagari selaku pemangku dan pengambil kebijakan serta camat," katanya .

"Dikarenakan Wali Nagari takut didemo oleh masyarakat terus saya yang harus pasang badan dan menandatangani surat pernyatan di bawah tekanan, walinagarilah yang meminta saya membuat surat pernyataan tersebut. Saya sebagai tumbal," tutup Hasni.

Sementara itu Wali Nagari Pangkalan Rifdal  berdasarkan suratnya. Telah melakukan kordinasi  dengan Forkopimca Kecamatan Pangkalan Koto Baru, kemudian dengan pimpinan Bamus Nagari Pangkalan dan Lembaga Kemsyarakatan Nagari, memberhentikan Husni, guna menghindari konflik di masyarakat.

Sementara itu, Eko Kurniawan SH selaku kuasa hukum Hasni, dalam pernyataan tertulisnya terkait adanya keresahan masyarakat hanyalah mencari alasan mengada-ada. Secara hukum, tindakan terlapor sudah kategori penyalahgunaan wewenang. Agar persoalan tidak berlarut larut terlapor musti penuhi hak pelapor. Pilihan terakhir tinjau ulang dan cabut SK Nomor 82 tahun 2020 per tanggal 24 September 2020, tentang pemberhentian perangkat Nagari Pangkalan. [al]


TULIS KOMENTAR

BERITA TERKAIT