Warga Kampar Kiri Keluhkan Jalan Provinsi Rusak Parah

Selasa, 09 Februari 2021 - 20:52:12 WIB
Share Tweet Instagram

Metroterkini.com - Perwakilan beberapa Kepala Desa, tokoh masyarakat, dan pemuda Kampar Kiri mendatangi dan menjumpai Komisi IV DPRD Riau dan menjumpai anggota dewan Dapil Kampar.

Tujuan dari datangnya warga Kampar tersebut untuk mengadukan dan mempertanyakan anggaran infrastruktur jalan khususnya di Kampar Kiri yang memprihatinkan.

Kepala Desa Sungai Sari, Kampar Kiri, Nasrul mengatakan, bahwa infrastruktur jalan kewenangan provinsi di Kampar Kiri sejak tiga bulan terakhir sudah tidak fungsional dan rusak berat.

"Kita datang ke DPRD provinsi ini, terutama menyangkut kondisi infrastruktur jalan di Kampar Kiri. Tiga bulan belakangan sudah fungsional tak berjalan semestinya. Akibatnya, perekonomian masyarakat jatuh anjlok," kata Nasrul, Senin (8/2/2021).

Saat ini, Nasrul menambahkan, untuk menangani persoalan tersebut, ditangani swakelola oleh masyarakat, dengan cara dilakukan pemotongan ke mobil angkutan sebesar Rp 250 ribu permobil untuk pembelian material.

"Ini lah lagi yang menjadi usaha kita. Maka dari itu. Kita ke DPRD untuk memastikan informasi yang simpang siur, terkait tahun 2021, apakah ada anggaran peningkatan? infrastruktur  di Lubuk Agung - Lipat Kain. Supaya ada kepastian, makanya kita datang ke sini. Rupanya memang tidak ada, maka dari itu, kita berharap perwakilan kita di DPRD, terutama Pak Yuyun agar ada solusi, entah melalui dana dari mana agar akses lancar seperti biasanya," harap Nasrul.

Sementara, Anggota Komisi IV Dapil Kampar, Yuyun Hidayat mengatakan, memang ternyata terjadi miskomunikasi yang terjadi yang akhirnya membuat jalan di Kampar Kiri tidak dianggarkan sepenuhnya pada APBD 2021.

"Ada miskomunikasi, kita cari solusi bersama. Kampar Kiri ini permasalahannya adalah miss persepsi dari kami. Rupanya di Kampar Kiri, ada dua ruas jalan provinsi, tetapi kami (anggota Dapil Kampar) kira cuma satu ruas di Lipat Kain - Lubuk Agung, Lubuk Agung - Batas Sumbar.

Kita pikir satu ruas, sudah kami masukkan anggaran di situ, rupanya ruas jalan berbeda," katanya.

Untuk menyiasati persoalan tersebut, Yuyun mengatakan, pihaknya sudah mencari solusi dengan cara memaksimalkan UPT.

"Kita maksimalkan UPT, swakelola PUPR untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Yang terpenting jalur ekonomi jangan sampai putus, dan akan segeta kita masukkan di anggaran 2022," tukasnya. [**]


TULIS KOMENTAR

BERITA TERKAIT