Pemerintah Kesulitan Hadapi Importir Bawang Putih 'Nakal'

Selasa, 19 Januari 2021 - 17:53:13 WIB
Share Tweet Instagram

Metroterkini.com - Masih banyak importir yang belum melunaskan kewajiban tanam bawang putih lokal minimal 5% dari kuota impor yang diberikan Kementerian Pertanian (Kementan). Padahal, importir bawang putih wajib melunaskan kewajiban tersebut dalam jangka waktu maksimal 1 tahun setelah Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) terbit.

Berdasarkan catatan Kementan, kebijakan wajib tanam di tahun 2020 baru terealisasi sebesar 30% atau 2.052 hektare (Ha) dari total wajib tanam sebesar 6.038 Ha. Adapun importir yang mendapatkan wajib tanam itu sebanyak 79 perusahaan.

Menurut Direktur Jenderal Hortikultura Kementan Prihasto Setyanto, pihaknya sudah memasukkan importir yang tak melunaskan kewajiban tanam sampai batas waktu 1 tahun ke dalam daftar hitam. Sehingga, importir tersebut tak bisa lagi mengajukan RIPH bawang putih.

"RIPH yang tidak melunasi, memang banyak yang belum lunas dari 2018-2020, ini kita identifikasi. Jadi kita blacklist dalam sistem. Jadi dia tidak bisa, dalam sistem sudah terblokir nama-nama perusahaan tersebut. Jadi tidak bisa dia mengajukan RIPH kalau perusahaannya belum melaksanakan kewajibannya," ungkap Prihasto dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI, Selasa (19/1/2021).

Merespons itu, Ketua Komisi IV DPR Sudin dari fraksi PDIP menanyakan apakah ada importir yang telah masuk daftar hitam, kemudian mengubah nama perusahaannya demi bisa mengajukan RIPH lagi.

Menjawab hal itu, Prihasto mengaku selama ini pihaknya memang kesulitan mengidentifikasi apakah ada perusahaan-perusahaan 'nakal' tersebut.

"Ganti nama ini yang cukup menyulitkan kita untuk mengidentifikasi. Jadi ini perlu dukungan dari instansi lain bahwa perusahaan tersebut ganti nama. Kalau ada informasinya perusahaan tersebut kita akan terapkan," ungkap Prihasto.

Selain meminta persoalan ganti nama dan alamat perusahaan dari importir yang 'nakal' untuk diselesaikan, Sudin juga meminta pemerintah mewajibkan importir bawang putih untuk mempunyai gudang yang layak sebelum mengajukan RIPH.

"Kenapa nggak bikin Peraturan Menteri baru bahwa harus jelas nama kantor, alamat, dan gudang? Itu kan lebih spesifik lagi," ujar Sudin.

Dilansir dari detik.com, Prihasto mengatakan ketentuan gudang ada di Kemendag. Terkait identifikasi importir 'nakal' yang mengganti nama perusahaan, pihaknya akan berupaya semaksimal mungkin. "Itu akan menjadi perhatian kami," imbuh Prihasto.

Setelah usai pembahasan rapat, Komisi IV membacakan kesimpulan rapat. Pertama, Komisi IV meminta Badan Karantina Pertanian (Barantan) untuk kembali fokus ke tugas dan fungsi utamanya sesuai amanat Undang-undang (UU) nomor 21 tahun 2019, sedangkan fasilitasi ekspor produk pertanian merupakan tugas tambahan.
Kesimpulan poin kedua ialah mewajibkan importir bawang putih memiliki gudang layak. Kesimpulannya berbunyi:

Komisi IV DPR RI meminta Kementan untuk meninjau Permentan tentang RIPH dan melakukan perbaikan dengan mengatur kewajiban impor produk hortikultura untuk memiliki gudang sendiri/sewa, bangunan pendingin untuk produk hortikultura yang diimpor.

Kemudian, kesimpulan ketiga, Komisi IV DPR RI meminta Kementan untuk mengkaji mekanisme penetapan lokasi wajib tanam bawang putih maksimal 3 hamparan dan tidak tersebar.

Keempat, Komisi IV DPR RI kepada pemerintah untuk mengkaji kebijakan pengembangan bawang putih melalui mekanisme yang mewajibkan perusahaan importir bawang putih untuk menanam bawang putih yang sulit pengawasannya dengan menyediakan benih bawang putih bagi petani sebagai kompensasi dari izin RIPH yang diperolehnya.

Kelima, Komisi IV DPR RI mendukung upaya pemerintah dalam pengembangan hortikultura yang dilakukan melalui berbagai skema maupun program yang lebih masif dengan tujuan penerima manfaat terbesar adalah peyani.

Keenam, Komisi IV DPR RI meminta pemerintah c.q. Kementan untuk menyusun peta pengembangan produk hortikultura nasional yang mengacu, antara lain sesuai agroekosistem dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani.

Ketujuh, Komisi IV DPR RI meminta Kementan untuk melaporkan rencana pengembangan sentra hortikultura yang mencakup rencana kebijakan operasional, tahap/jadwal pembangunan infrastruktur, pelaksanaan budidaya sampai dengan pemasaran;pola pengembangan; sarana dan prasarana pendukung dan anggaran yang bersumber dari pemerintah, swasta, dan petani. [dtk-met]

loading...

TULIS KOMENTAR

BERITA TERKAIT