Terdakwa Rusli Zainal Salahkan Suhada

Kamis, 13 Februari 2014 - 00:00:10 WIB
Share Tweet Google +

Terdakwa Rusli Zainail saling Bantah dengan JPU KPK dalam agenda keterangan terdakwa dalam sidang Korupsi Kehutanan Riau. Terdakwa tetap dengan pendirianya yang mengaku apa yang ditandatangani dalam izin yang dilekuarkan sudah sesuai dengan nota dari Kadishut Riau, Ir Suhada Tasman.

Terdakwa tetap mengatakan, apa yang dilakukan saat sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena sudah melalui pertimbangan tehnis dari Dinas Kehutanan. "Saya tidak tahu pak JPU karena saat itu saya baru diangkat jadi Gubernur pada akhir 2003. Saat itu akhir tahun dan banyak berkas-berkas yang ada dimeja saya," ujar terdakwa Rusli Zainal dalam sidang Tipikor di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Kamis (13/2). 

Sidang yang pimpinan Ketua Majelis Hakim Tipikor, Bachtiar Sitompul mendapat perhatian pengunjung karena terdakwa tetap mengakui apa yang selama ini sudah sesuai dengan aturan karena sewaktu menjabat Gubernur Riau, terdakwa telah menerima nota dinas dari Dinas Kehutanan Riau. Namun JPU tetap mempertanyakan, sebagai Gubernur apakah terdakwa tahu bahwa penandatangan izin bukan kewenangan seorang Gubernur. 

Terdakwa mengaku tidak tahu karena dalam nota dinas itu sudah diparaf sesuai sesuai kewenangan pejabat tehnis." Menurut terdakwa, kepala dinas kehutan Riau pernah menyampai soal IUPHHKT, namun soal BKT saksi tidak ingat. Soal tandatangan saksi mengakui begitu banyak yang harus ditandatangani jadi terdakwa tidak ingat lagi. 

Demikian juga soal nota dinas yang datang ke meja terdakwa dari Dinas Kehutanan jadi soal tanda tangan di BKT dan izin lainya terdakwa mengakuinya, namun menurut terdakwa semua surat-surat yang diajukan sudah melalui pertimbangan dan paraf Kadis. JPU juga mempertanyakan soal pengalaman terdakwa sebelumnya soal IUPHHKT, terdakwa kembali mengakui tidak tahu secara pasti karena menurut terdakwa yang diketahuinya hanya izin kehutananya.

Selain itu JPU menanyakan soal BKT (Bagan Kerja Tahunan) kepada terdakwa, namun kembali terdakwa mengaku tidak tahu karena yang terdakwa ketahui hanya soal kordinat (lokasi) tempat perusahaan melaksanakan kegiatan. "Saya tidak tahu pak JPU, karena semua secara tehnis sudah saya serahkan ke kepala dinas," ujar terdakwa.

JPU KPK Triono terus mempertanyakan soal tandatangan yang ada dalam izin yang dikeluarkan terdakwa juga mengakuinya, namun terdakwa tidak tahu apa isi dan kegunaan izin tersebut secara pasti. "Karena adanya nota dinas jadi saya tandatangani saja," ujar terdakwa. Pada tahun 2004 terdakwa mengesahkan BKT dan RKT, setelah itu baru terdakwa mengetahui kalau izin yang dikeluarkan salah dan melakukan mutasi kepala dinas kehutanan, Ir Suhada Tasman.

Namun terdakwa tidak melakukan perbaikan atau membekukan izin yang sudah dikeluarkan. Terdakwa mengakui hanya mengintruksikan ke kepala dinas yang baru pada bulan Mei 2004 untuk melakukan tindakan sesuai dengan aturan padahal Izin yang menandatangi Gubernur saat itu. Contohnya seperti CV Lindung Bulan, BKT disahkan oleh Gubri. CV Bakti Praja Mulai juga diakui terdakwa telah menandatangani BKT dan RKT berdasarkan nota dinas dari Dinas Kehutanan Provinsi Riau. 

Demikian juga perusahaan lainya yang memakai nota dinas dan ditandatangi BKT dan RKTnya oleh Gubernur yang saat itu dijabat terdakwa. Dalam sidang yang digelar di ruang Sidang Cakra, terdakwa tetap dengan pendirianya, bahwa apa yang dilakukan sudah sesuai ketentuan karena sudah melalui pejabat tehnis dan terdakwa sendiri tidak tahu jika hal itu melanggar. **dn

loading...

TULIS KOMENTAR

BERITA TERKAIT