Saksi Ahli: Secara Hukum Pimpinan Terlibat

Rabu, 12 Februari 2014 - 00:00:14 WIB
Share Tweet Instagram

Saksi ahli untuk terdakwa mantan Gubernur Riau Rusli Zainal memberikan kesaksian dalam sidang tindak pidana korupsi di Pengadilan Tipikor Pekanbaru. Sidang dipimpin ketua majelis hakim Bachtiar Sitompul. Saksi ahli hukum pidana menyampaikan secara hukum terdakwa bertanggungjawab atas perbuatan yang melanggar hukum.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Riono dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Rabu (12/2) kepada saksi ahli Prof Natabaya mempertanyakan soal kewenangan seorang pimpinan terdakwa Rusli Zainal. Karena akibat dari wewenang sehingga terdakwa didakwa dengan kasus korupsi. Saksi ahli Prof Natabaya menyampaikan, apa yang menyebabkan menjadi seseorang melanggar hukum dan menjadi terdakwa bukan hanya kewenanganya saja yang dilanggarnya. Tetapi atas pertimbangan orang (bawahan) yang mengetahui secara tehnis tapi melanggar hukum berarti seorang pimpinan ikut terlibat. 

Sedangkan Katua Majelis Hakim Bachtiar Sitompul juga mempertanyakan kepada saksi ahli, apakah seorang pimpinan harus tahu aturan dan hukum setelah melalui pertimbangan. Saksi ahli berpendapat, karena akibat perbuatan hukum harus dipertanggungjawabkan oleh pimpinan sesuai fungsi seorang pimpinan. "Jika ada anggapan tidak tahu itu adalah tidak melanggar hukum sah-sah saja. Namun secara hukum tetap berlaku," ujar Prof Natabaya.

Jika selama dalam persidangan terdakwa tidak tahu soal pelanggaran yang melawan hukum baik dalam kasus kehutanan dan PON, menurut saksi ahli secara hukum tetap mengabaikan anggapan itu. Namun secara hukum pidana itu tetap perbuatan melawan hukum. "Anggapan ya anggapan, hukum tetap sesuai aturan," ujar saksi ahli.

Selain Ketua Majelis Hakim, Bachtiar Sitompul, hakim anggota Ketut juga menanyakan kepada saksi soal akibat produk hukum yang menimbukan atau mengakibatkan kesalahan dibelakangan seperti adanya surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pembekukan Izin Kehutanan dari Kepala Daerah, sementara sebelumnya terdakwa sudah mengeluarkanya. Menurut saksi itu adalah resiko dari produk hukum yang berlaku surut. "Jika terjadi kekeliruan pejabat harus menarik kembali keputusan itu," ujar saksi Prof Natabaya. 

Seperti dalam sebuah produk hukum yang menegaskan dalam lampiran, hal tidak perlu ditandatangani karena satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Selanjutnya hakim mempersilakan berikutnya, Prof Markus Priyo dari Universitas Gajah Mada yang dihadirkan oleh majelis hakim. Penasihat Hukum terdakwa Rusli Zainal kepada saksi  mempertanyakan soal perbuatan melawan hukum sesuai dakwaan JPU. Menurut saksi ahli, sifat melawan hukum ada dua secara materil dan inmateril."Korupsi termasuk melawan hukum," ujar saksi. 

Penasihat Hukum kembali mempertanyakan soal penegesahan produk hukum sesuai dengan kewenangan seperti disebutkan sesuai pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. "Membujuk, ikut serta, melakukan dan membantu melakukan," ujar saksi termasuk dalam pasal dan itu perbuatan melawan hukum.

Soal alibi jika terdakwa tidak tahu menurut saksi, merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan. Sedangkan seperti yang disangkakan JPU sesuai Pasal 14 soal uang pengganti dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, menurut saksi ahli  uang pengganti dalam kerugian negara atau perekonomian negara dengan batasan uang hasil yang dikorupsi.

"Siapa yang menikmati uang hasil korupsi berarti harus mengembalikan ke negara," ujar saksi. 

Dalam kesaksian saksi ahli, JPU KPK Riono kembali mempertanyakan kepada saksi, soal penyertaan dalam suatu perbuatan melawan hukum yang akibatnya satu yaitu menjadi terdakwa. Menurut Prof Markus, jika perbuatan administrasi (tanda tangan) sehingga menimbukan masalah hukum. Menurut saksi jika ada rumusan delik berarti ada tindakan melawan hukum pidananya.

Sedang Ketua Mejelis Hakim kembali mempertanyakan soal motif. Karena dalam kasus dengan terdakwa Rusli Zainal motifnya tidak jelas. "Jika tidak ada motif tentunya tidak ada perbuatan melawan hukum," ujar saksi. Pertanyaan itu diajukan ketua mejelis hakim karena menyangkut motif yang dilakukan terdakwa dalam kasus korupsi tidak jelas.

Dalam kasus korupsi terdakwa menurut ketua, motif terdakwa tidak jelas tetapi ada pihak-pihak lain yang memanfaatkan atas perbuatan melawan hukum.

Soal ketidaktahuan atau kesesatan berpikir tetap ada tindak pidananya. Namun seperti yang dialami terdakwa sesuai dengan hukum pidana berarti terdakwa saat menjabat sebagai gubernur sehingga menimbukan akibat hukum. Apa yang dilakukan terdakwa sudah bisa dan memenuhi unsur hukum dan sudah termasuk perbuatan melawan hukum.

Bachtiar mempertanyakan soal kepercayaan, menurut saksi jika memang atas kepercayaan itu menimbulkan akibat hukum, orang yang memberikan kepercayaan harus ikut memikulnya. "Akibat kepercayaan jika ada perbuatan melalawan yang memberikan kepercayaan ikut didalamnya," ujar saksi.

Soal kewenangan dan tanggungjawab yang disebut dalam dakwaan kepada terdakwa soal penyalahgunaan wewenang sesuai  passl 3 UU Tindak Pidana Korupsi hal itu menurut saksi ahli sudah masuk dalam kategori pidana.

Atas keterangan saksi ahli, Majelis hakim merasa cukup untuk memintai keterangan. Sidang ditutup dan akan dilanjutkan, Kamis (13/2) dengan agenda pemeriksaan terdakwa Rusli Zainal.**dn


TULIS KOMENTAR

BERITA TERKAIT