Diduga Rusak DAS, PT Musim Mas Akan Digugat

Sabtu, 04 Juli 2020 - 13:48:31 WIB
Share Tweet Google +

Metroterkini.com - Dugaan alih fungsi sungai oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Musim Mas yang disampaikan masyarakat terus bergulir. Bahkan lembaga SAHARA mengancam akan menempuh jalur hukum dengan melakukan gugatan Legal Standing akibat perusahaan yang mengalih fungsikan sungai menjadi kanal atau parit.

Sebelumnya tudingan alih fungsi sungai telah dibantah perusahaan itu, namun kini justru menjadi polemik. Sebab PT Musim Mas berkeras tidak melakukan alih fungsi sungai, akan tetapi masyarakat yang dibesarkan dibantaran sungai selama ini tetap menyebutkan perusahaan telah melakukanya..

Humas PT Musim Mas dalam surat bantahannnya sebelumnya berkelit dengan menyebut telah melakukan verifikasi lapangan. PT Musim Mas mengaku tidak ada melakukan pengalihan fungsi sungai maupun anak sungai sebagai kanal dan parit.

Namun menurut tokoh masyarakat desa Pesaguan, Kecamatan Pangkalan Lesung, Pelalawan, Riau, Rusli, menyebut dirinya bukan bohong. Rusli menyebut PT Musim Mas terbukti telah menanam sawit hingga kepinggir sungai.

"Kalau jaraknya dengan tempat saya lahir ke sungai tak berapa meter. Jadi kita tahu ada lima sungai sebelumnya, kini telah hilang dengan beralih jadi kanal. Itu humas (PT Musim Mas) asal bicara!'," kesalnya, Sabtu (4/7/20) melalui seluler.

Sementara PT Musim Mas melalui Humas Ibrahim, perusahaan telah meminta pemerintah meninjau kembali AMDAL PT Musim Mas.

"Fakta yang ditemukan oleh tim verifikasi KLHK terkait kegiatan PT Musim Mas dalam mengimplementasikan dokumen AMDAL, PT Musim Mas telah melakukan kewajiban-kewajiban sebagaimana diwajibkan dalam dokumen," ujar Humas.

Pernyataan Humas Ibrahim ini dikritisi oleh Mattheus, Kepala Bidang Investigasi Yayasan Lingkungan Hidup Alam Raya (SAHARA). Mattheus menggatakan kesaksian masyarakat tempatan merupakan bukti.

"Itu akan menjadi penguat gugatan Legal Standing yang akan dilayangkan SAHARA setelah ini," kata Mattheus.

Tambahnya, apa yang dituturkan masyarakat juga bisa dilihat berdasarkan peta bidang Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) tahun 1986. Sungai- sungai seperti Bangke Kulim, Mengkarai, Sinduan dan Sungai Air Hitam, semua terplot dalam peta tersebut lengkap dengan titik koordinatnya.

Lanjut Mattheus saat rapat pembentukan tim penuntut di Pekanbaru, Riau, itu dia menyebut terlalu dini untuk saling bantah di ruang media. 

"Persoalan ini akan jernih dengan menempuh jalur gugatan Legal Standing, itu sesuai dengan kapasitas Yayasan SAHARA," kata Mattheus.[jho]

loading...

loading...

TULIS KOMENTAR

BERITA TERKAIT