Metroterkini.com - Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara menemukan kejanggalan pembagian bantuan sosial (bansos) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama pandemi virus corona (Covid-19).
Menurutnya, pembagian bansos di DKI Jakarta tak sesuai dengan kesepakatan awal antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi DKI Jakarta. Belum ada komentar atau tanggapan dari Pemprov DKI terkait pernyataan Juliari.
Juliari mengaku telah memeriksa 15 titik penyaluran bansos di DKI Jakarta, dan menemukan bahwa warga penerima bansos Kemensos sama dengan penerima bansos DKI.
"Pada saat Ratas (Rapat Terbatas) terdahulu, kesepakatan awalnya tidak demikian. Gubernur DKI meminta bantuan pemerintah pusat untuk meng-cover bantuan yang tidak bisa di-cover oleh DKI," kata Juliari dalam Rapat Kerja Komisi VIII yang disiarkan langsung akun Youtube DPR RI, Rabu (6/5).
Juliari mengatakan awalnya pemerintah pusat hanya akan menyalurkan bansos kepada warga yang tidak menerima bantuan Pemprov DKI. Jumlahnya sekitar 1,3 juta kepala keluarga.
Akibat kejanggalan itu, Kemensos akhirnya mengambil improvisasi kebijakan. Bansos Kemensos tetap disalurkan kepada penerima yang terdata. Namun, penerima Bansos Kemensos diimbau untuk berbagi kepada tetangga yang belum menerima.
"Apabila saat diantar kepada warga ditanyakan saja, apabila tetangganya ada yang belum menerima bantuan apapun dari manapun, 'Apakah boleh dibagi sedikit?'. Hampir semua warga yang saya tanyakan menyanggupinya," ujarnya.
Juliari juga menyampaikan ada masalah data yang mengakibatkan belum semua warga menerimanya. Per Selasa (5/5), Kemensos baru menyelesaikan penyaluran untuk 955.312 KK. Dia berharap DKI bisa segera merampungkan data penerima bansos.
"Sisa sekitar 300 ribu KK yang menunggu data tambahan dari Gubernur," ucapnya.
Penerima Bansos DKI Bertambah
Penerima bansos pada pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahap dua di DKI Jakarta bakal bertambah. Sebelumnya, pada PSBB tahap pertama, Pemprov DKI hanya memberikan kepada sekitar 1,2 juta warga.
"Untuk tahap kedua itu datanya akan bertambah," kata Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Irmansyah, Rabu (6/5) usai rapat bersama DPRD DKI Jakarta.
Pemprov DKI sebelumnya menunda sementara pendistribusian bansos tahap kedua bagi warga terdampak PSBB pencegahan virus corona. Penundaan ini berkaca dari kacaunya data penerima pada distribusi bansos tahap pertama.
Irmansyah mengatakan, saat ini pihak Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfo) DKI Jakarta bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih terus melakukan pendataan.
Angka sementara, sebanyak 2 juta warga yang terdampak virus corona ditargetkan menjadi penerima bansos.
"Tapi sekarang lagi dilakukan proses pemadanan data dulu," imbuhnya.
Irmansyah melanjutkan, data-data tersebut akan diverifikasi ulang, dan setelahnya, data tersebut akan menjadi pegangan bagi pihak Kementerian Sosial maupun DKI Jakarta dalam penyaluran bansos.
"Jadi prinsipnya kan mereka (warga) mendapat bantuan terus menerus. Jangan sampai mereka lapar," kata dia.
Irmansyah mengakui jika penyaluran bansos tahap pertama di DKI sempat bermasalah, salah satunya terkait bansos yang salah sasaran. Ia menjelaskan, hal itu dikarenakan Pemprov DKI pada penyaluran bansos tahap pertama menggunakan sejumlah data yang belum terupdate.
Lebih lanjut, Irmansyah mengatakan, pada penyaluran bansos tahap dua ini, kemungkinan besar isi paket dalam bansos akan bertambah. Sebelumnya, pada bansos tahap pertama, bantuan yang diberikan yakni; beras, makanan protein dalam kaleng, makanan olahan dalam kemasan, alat kebersihan dan keamanan.
Menurut dia, bantuan pada tahap dua ini diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI. Bantuan Pemerintah Pusat berupa beras 25 kilogram senilai Rp300 ribu.
Sementara, bantuan dari Pemprov DKI masih dibahas bersama dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
"Ya kemungkinannya seperti itu (isi paket bansos bertambah). Tapi yang pasti enggak akan ada lagi masker," ujarnya.
Sementara, Anggota DPRD Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Jhonny Simanjuntak menyebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus menaikkan nilai bansos kepada warga yang terdampak virus corona selama PSBB tahap kedua.
Jhonny menyebut, nilai paket bansos yang diberikan pada tahap pertama, Rp149.500 terlalu kecil bagi masyarakat Jakarta.
"Saya katakan, ketika Pemda hanya bisa memberikan segitu saja, menghina orang-orang yang miskin dan terdampak," kata Jhonny kepada CNNIndonesia.com, Rabu (6/5).
Nominal paket bantuan untuk warga terdampak virus corona itu diatur dalam Keputusan Gubernur Nomor 386 Tahun 2020 tentang penerimaan bansos selama PSBB. Total bantuan sosial per KK itu senilai Rp149.500 dan sudah termasuk biaya pengiriman dan pengemasan per paket per kepala keluarga.
Jhonny menyarankan agar Pemprov DKI menaikkan total bantuan tersebut. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, kata dia, seharusnya sejak awal memahami dampak dari penerapan PSBB.
"Dampak PSBB kan pasti ekonomi, orang miskin muncul, PHK, dan sebagainya, nah itu kan harus dipikirkan," ujar Jhonny.
"Kalau cuma Rp149 ribu diberikan, paketnya satu, sama saja itu penghinaan terhadap orang-orang kecil. Karena APBD DKI Jakarta kan oke punya," lanjut Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta itu. [cnn-met]
