Tiga Terdakwa Korupsi MTQ Inhu Dituntut 18 Bulan

Selasa, 21 Januari 2020 - 20:01:12 WIB
Share Tweet Google +

Loading...

Metroterkini.com - Terkait tuntuan JPU terhadap terdakwa Amat Jalil, mantan Kabag Kesra Setdakab Inhu, yang di tuntut kurungan penjara selama 18 bulan, Penasehat Hukum (PH) Amat Jalil, Hafidzon Ramadhan, SH menegaskan, bahwa tuntutan terhadap kliennya itu sudah  berdasarkan pada Pasal 182 ayat 1 Kitab Undang-umdang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pihaknya akan mengajukan pembelaan atau pledoi.

"Terhadap tuntutan jaksa, saya selaku penasehat hukum dari Amat Jalil, berdasarkan pada pasal 182 ayat 1 KUHAP, terhadap tuntutan pidana (requisitor-red), yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum berhak untuk mendapat kesempatan mengajukan pembelaan," terang Hafizon Ramadhan kepada media ini, Selasa 21 Januari 2020.

Selain itu, kata Hafizon, bahwa tuntutan yang di bacakan JPU untuk menghukum para terdakwa, untuk membayar Uang Pengganti (UP) atas kerugian negara.

"Besaran UP tidak sama. Ahmad Jalil sebesar Rp186.709.096.000. Dan terkait UP ini, terdakwa Ahmad Jalil telah melakukan pembayaran sebesar Rp152 juta rupiah," tegasnya.

Sebagaimana untuk diketahui, bahwa tiga terdakwa dugaan korupsi dana kegiatan makan dan minum serta pemondokan Musabaqah Tiawati Quran (MTQ) tingkat Kabupaten Inhu tahun 2017, dituntut bersalah oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Inhu.

Tuntutan itu dibacakan oleh JPU Rionald Febri Rinando Napitupulu, SH. MH dan Misael Asarya Tambunan, SH di hadapan majelis hakim Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Selasa 21 Januari 2020) siang.

Adapun ketiga terdakwa itu yakni, Amat Jalil, Subandi dan Mulheri. Terdakwa Amat Jalil dalam kegiatan bermasalah ini, merupakan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Selanjutnya, terdakwa Subandi merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Sedangkan terdakwa Mulheri, merupakan pihak rekanan yakni Direktur CV Listra.

Dalam tuntutannya, JPU menilai perbuatan para terdakwa terbukti bersalah dan melanggar Pasal 3 Undang-udang RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 ahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

"Menuntut pidana penjara kepada para terdakwa masing-masing selama 18 bulan," ucap JPU di hadapan majelis hakim yang diketuai oleh Dahlia Panjaitan SH.

Tidak hanya itu, JPU juga meminta majelis hakim membebankan ketiga terdakwa untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp50 juta atau kurungan badan selama 3 bulan penjara.

"Terhadap uang pengganti kerugian negara, para terdakwa telah menitipkan sebanyak Rp237 juta, dari total keseluruhan Rp290.566.696," terang JPU.

Mendengar tuntutan itu, para terdakwa berencana akan mengajukan nota pembelaan (pledoi) pada persidangan selanjutnya.

"Baik, sidang kita tunda hingga pekan depan, dengan agenda mendengarkan pledoi para terdakwa," ujar hakim ketua sambil mengetuk palunya menyudahi.

Modus yang  dilakukan ketiga terdakwa yakni, melakukan mark up dana kegiatan tersebut. Dari hasil temuan yang dilakukan penyidik, didapati kerugian negara hingga Rp290 juta lebih. [wa]

loading...

loading...

TULIS KOMENTAR

BERITA TERKAIT