Mendagri: Rp 30 M Untuk Nyalon Bupati

Rabu, 06 November 2019 - 19:51:31 WIB
Share Tweet Google +

Loading...

Metroterkini.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta sistem pemilihan kepala daerah secara langsung untuk dikaji ulang. Dia mempertanyakan, apakah sistem pemilihan langsung tersebut masih relevan hingga sekarang.

"Tapi kalau dari saya sendiri justru pertanyaan saya adalah apakah sistem politik pemilu Pilkada ini masih relevan setelah 20 tahun," ujar Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11).

Pemilu Langsung Banyak Mudarat

Tito menilai, sistem pemilihan secara langsung banyak mudaratnya. Dia mengakui ada manfaatnya terkait partisipasi politik. Tetapi, mantan Kapolri itu bilang biaya politik terlalu tinggi memicu kepala daerah terpilih melakukan tindak pidana korupsi.

"Kita lihat mudaratnya juga ada, politik biaya tinggi. Kepala daerah kalau nggak punya Rp 30 M mau jadi Bupati mana berani dia. Sudah mahar politik," ujarnya.

Tito mengatakan, Kemendagri akan melakukan riset akademik terkait pemilihan kepala daerah secara langsung. Dia mengatakan, bisa saja opsinya tetap dilakukan secara langsung dengan catatan solusi untuk mengurangi dampak negatif.

"Tapi bagaimana solusi mengurangi dampak negatifnya, supaya ga terjadi korupsi biar tdak terjadi OTT lagi. Tinggal pilih saja kok kepala daerah yang mau di-OTT," kata Tito.[rnd]
 

loading...

loading...

TULIS KOMENTAR

BERITA TERKAIT