Metroterkini.com - Pengurus Kordinator Cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Maluku Utara gelar demonstrasi menyikapi isu nasional terkait Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diduga adanya kelompok Taliban di tubuh KPK. Demonstrasi yang dilakukan pukul 15.00 WIT, tepatnya di Land Mark Kota Ternate, Jumat (20/09/19).
Saat berorasi, masa berharap agar pemerintah dapat melakukan langkah-langkah strategis dalam melakukan pemberantasan korupsi dan utamanya kelompok radikal yang bersarang di KPK.
"Aksi yang kami lakukan karena kami menilai bahwa KPK hari ini asyik mempertontonkan seolah mereka lah yang menjadi lembaga super hero di mata dunia khususnya di Negara Indonesia yang kita cintai ini dan seolah mereka yang lebih bersih dari lembaga-lembaga independen lainnya. Padahal KPK juga yang kita duga sebagai lembaga yang cukup kemunafikan atas banyaknya perilaku korupsi dan diindikasikan ada kelompok radikal bersarang didalamnya mereka," tutur salah satu orator aksi yang tidak mau namanya di publish.
Sementara itu, Yulif Assegaf selaku Ketua PKC PMII Maluku Utara ini kepada wartawan mengatakan, beberapa pekan lalu kita diramaikan dengan indikasi kasus menyeret salah satu Menteri Pemuda dan Olahraga dalam hal ini ditetapkannya sebagai tersangka kasus dana hiba KONI.
Dan penetapan tersangka ini menurut kami sangat politis dan melanggar hukum, pasalnya hal ini diumumkan dimasa akhir pimpinan KPK yang lama, juga terindikasi adanya kelompok Taliban ditubuh KPK yang hari ini ramai diperbincangkan.
"Tentu kita semua sudah ketahui bahwa Saut Situmorong sudah mengundurkan diri dan pimpinan KPK yang lain telah menyepakati dan menyerahkan mandatnya kepada Presiden, termasuk Ketua KPK itu sendiri," cetusnya.
Selain itu, kata Yulif aksi hari ini tidak berhenti disini saja karena akan ada aksi lebih yang besar. Jadi PMII se-kabupaten/ kota yang ada di Maluku Utara yakni, PMII cabang Ternate, Tidore, Halmahera Selatan, Halmahera Barat, Halmahera Utara, Sula dan Morotai yang dubawah koordinator PKC PMII Maluku Utara akan terus meminta agar supaya unsur pimpinan KPK harus diperiksa. [ady]
