Ini Modus Penambang Bouksit Rusak Lingkungan di Bintan

Rabu, 20 Februari 2019 - 16:17:31 WIB
Share Tweet Google +

loading...

Metroterkini.com - Kerusakan lingkungan karena tambang bouksit oleh oknum sejumlah pejabat dan pengusaha sedikit demi sedikit mulai terkuak, selain itu dari hasil pertemuan Aliansi Peduli Pulau Bintan dengan pejabat Dinas ESDM Pemerintah Prov Kepulauan Riau (Kepri), Dr Amjon M.Pd yang membenarkan ada salah kordinasi antara Pemrov Kepri dengan Pemkab Bintan. 

Amjon malah menyalahkan pihak Pemkab Bintan yang memberikan izin mendirikan bangunan (IMB), sementara izin ini digunakan untuk mengeruk bouksit di Bintan, hal lain juga mencuat ternyata IMB yang dimaksut Amjon bukan dari Dinas PU Bintan melainkan hanya rekomendasi dari kecamatan.

"Tumpukan bouksit ini bisa legal apabila mereka mengurus izin angkut jual terkait dengan penumpukkan hasil galian ataupun bukit yang sudah di datarkan untuk pembangunan, jadi jangan bebankan pada kami masalah penambang liar itu," kata Amjon saat menerima puluhan Aliansi Peduli Pulau Bintan.

Seperti ditemukan dilapangan perusahaan tambang di Bintan beralasan bahwa penggalian itu di dasarkan atas rencana pembamgunan sekolah, Masjid, perumahan, kolam ikan atau sarana lainnya, namun hal ini hanya sebagai alasan. Dengan mendatarkan tanah atau menggali tanah sesuai dengan IMB itu maka alasan bauksitnya diselamatkan kemudian ditumpuk dan dijual.

"Dari hasil penyiapan (pematangan lahan) untuk pembangunan tersebut ada tumpukan yang bernilai dari pihak pengembang atau pihak yang membagun infrastruktur itu kalau mereka ingin menjual tumpukan dari galian tanah tersebut, hah dari dari tumpukan ini ESDM menurunkan tim untuk menghitung berapa berat bouksit tumpukan itu, setelah itu kita baru mengeluarkan izin angkut jual sesuai dari jumlah tumpukan tersebut," katanya.

Namun penyataan Kadis ESDM ini mendapat sorotan tajam dari Aliansi Peduli Pulau Bintan, dimana salah seorang anggota aksi menyampaikan saat itu bahwa apa yang disebut Amjon adalah alasan atau akal-akalan alias pura-pura tidak tahu. 

"Masak rekom kecamatan bapak bilang IMB, apakah tidak diteliti dahulu sebelum mengeluarkan izin," kata salah seorang anggota aksi.

Peserta aksi ini juga menyayangkan peryataan Kadis ESDM, sebab dengan kelaurnya izin angkut jual ini dari ESDM maka penambang asli dengan mudah mendapatkan hasil tambang tanpa harus sibuk menguru izin tambang yang sebenarnya.

"Alasan mau membangun itu diduga hanyalah akal-akalan saja. Tidak ada pembamgunan yang terlihat diatas bekas galian tersebut, bahkan yang tinggal hanya derita bagi masyarakat sebab kuburan dirusak dan lobang galian tertinggal menganga," kata peserta ini. 

Atas penyataan Kadis ESDM ini, ketua Aliansi Peduli Pulau Bintan, Juandi mengatakan, meski pihak ESDM bertanggung jawab dan akan memperbaiki makam yang rusak tersebut namun dia bersikukuh tetap melaporkan masalah perusakan luingkungan ini pada pihak terkait di Jakarta.

"Meski perjanjian kesepakatan sudah kita tandatangani bersama dan apapun hasilnya dalam jangka waktu 7 hari setelah penandatanganan kesepakatan tersebut kami akan tetap melaporkan masalah ini ke pemerintah pusat," katanya saat dihubungi melalui selulernya Rabu (20/02/19).

Dikatkan Juandi, laporan itu terkait adanya dugaan oknum-oknum pejabat pemerintah maupun penegak hukum yang ikut terlibat dalam tambang bouksit ilegal di Bintan Kepri.

"Masalah pengrusakan makan itu telah mengarah kepada ranah hukum pidana pengalian tambang telah mengganggu kepentingan umum. Pelaporan ke pusat ini kami lakukan karena kami tidak yakin pemerintah dan penegak hukum setempat bisa menyelesaikannya," ujarnya.[asyri]


loading...

TULIS KOMENTAR

BERITA TERKAIT