Ratusan Milyar Dana Reklamasi Tambang Bintan Dipertanyakan

Jumat, 11 Januari 2019 - 19:16:50 WIB
Share Tweet Google +

loading...

Metroterkini.com - Ketua KPK Nusantra Kepri Nurhidayat mempertanyakan Dana Jaminan Pengolahan Lahan (DPJL) atau jaminan reklamasi lahan pasca tambang di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau (Kepri) sejak tahun 2000 sampai 2017.  Sebanyak 58 perusahaan yang sudah beroperasi pada usaha penggalian pertambangan di Bintan.

Dari sejumlah perusahaan diduga sebagian dananya raib, dana tersebut adalah titipan 17 perusahaan yang beroperasi sejak tahun 2000 sampai 2017.

"Kita pertanyakan berdasarkan Lampiran Surat Direksi PD Bank Perkreditan Rakyat Bintan (PD BPR Bintan) Nomor 113/PD-PD BPR Bintan/0317 tanggal 27 Maret 2017 kepada Bupati Bintan," katanya Jumat (11/1/19).

Dijelaskannya, Perusahaan itu adalah pertambangan bouksit, granit maupun pasir darat dan pasir, hanya diketahui 17 perusahaan yang melakukan penitipan dana DJPL atau dana reklamasi pasca tambang di Bank BPR Bintan tersebut.

"Sisanya lebih kurang 45 perusahaan yang pernah beroperasi di Bintan di duga tidak di ketahui keberadaannya. sementara bank mana dana jaminannya dititipkan pada pengolahan lahan DJPL tersebut masih tanda tanya," katanya.

Menurut Nurhidayat penitipan atau pembayaran DJPL itu adalah mutlak bagi perusahaan jika beroperasi dalam pengagalian tambang di Bintan, sementara yang sudah memeiliki IUP sebagaimana yang di amanahkan dalam peraturan dan perundang-undangan SK Bupati Bintan Nomor 332/XI/2007 tentang Penetapan Besaran Dana Jaminan Pengelolaan Lingkungan (DJPL).

"Dana Keedulian Terhadap Masyarakat (DKTM) Pertambangan Bauksit dan SK Bupati Bintan Nomor 255/VIII/2007 tentang Dana Jaminan Pengelolaan Lingkungan (DJPL) dan Dana Kepedulian Terhadap Masyarakat (DKTM) untuk Pasir dan Granit berbunyi mewajibkan seluruh pemegang izin usaha pertambangan di Kabupaten Bintan untuk menjaminkan DJPL sebagai dana jaminan pelaksanaan pengelolaan lingkungannya.

"Dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang serta Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara," terang Nurhidayat.

Dilanjutnya, agar transparansi informasi publik dapat terakomodir dia  minta seluruh lahan bekas pertambangan di Bintan mayoritas yang di tinggalkan oleh pihak perusahaan itu tanpa di reklamasi pasca tambang.

"Itu jelas telah mengangkangi aturan yang sudah ada, sementara syarat pencairan dana DJPL dan dana Reklamasi Pasca tambang boleh di cairkan apabila pihak perusahaan sudah memiliki berita acara reklamasi lahan," tegas Nurhidayat.

Untuk itu kata Nurhidayat, minta pemerintah Kabupaten Bintan untuk menelusuri dana DJPL 45 perusahaan yang telah beroperasi di Bintan tersebut.

Sampai berita ini dirilis belum bisa satu pihakpun memberikan klarifikasi. [***]


loading...

TULIS KOMENTAR

BERITA TERKAIT