BRG Perjuangkan Program Pola Perhutanan Sosial

Selasa, 09 Januari 2018 - 20:37:30 WIB
Share Tweet Google +

loading...

Metroterkini.com - Sumber kekayaan alam hutan rawa gambut (ekosistem gambut) di Indonesia merupakan tumpuan kehidupan banyak komunitas yang berada di dalam maupun sekitarnya. Namun masyarakat yang hidup di wilayah ekosistem gambut tengah berada dalam fase kritis, akibat kerusakan ekosistem gambut yang memiskinkan rakyat di pedesaan.

Sebagai salah satu solusi untuk melakukan dan meningkatkan upaya restorasi gambut, Badan Restorasi Gambut bersama beberapa organisasi masyarakat sipil mengupayakan untuk memaksimalkan kebijakan perhutanan sosial untuk dilakukan di kawasan gambut. Hal tersebut menjadi tajuk yang disampaikan oleh beberapa narasumber yang berkecimpung dalam isu gambut di Bakoel Koffie, Jakarta, Selasa (09/01/2018).

Perkumpulan Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa) memandang bahwa terbakarnya lahan gambut menjadi penyebab terbesar kerusakan ekosistem gambut, hal tersebut juga berkontribusi pada peningkatan kontribusi emisi GRK Indonesia secara agregat. 

“Berdasarkan invetarisasi GRK di tahun 2012 yang dilaporkan pemerintah dalam First Biennial Update Report pada 2016 menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan agregat emisi GRK nasional menjadi 1,453 GtCO2e dimana kebakaran lahan gambut menyumbang kontribusi sebesar 47,8%,” ujar Yustisia Rahman yang merupakan Koordinator Program HuMa.

Perubahan iklim dan pemanasan global yang berjalan secara terus menerus harus dicegah dengan merestorasi gambut, utamanya dengan menggandeng masyarakat sebagai bagian dari program tersebut. Hasil pengamatan yang dilakukan oleh Konsorsium Geodata Nasional (GDN) menyatakan bahwa dari 4 Kabupaten yang menjadi lokasi riset pemetaan sosial mereka, menunjukkan bahwa masyarakat telah memiliki basis pengetahuan untuk mengelola lahan gambut sesuai dengan keseuaian lahan. Tetapi, kesesuaian lahan tidak diimbangi dengan penguasaan lahan yang ada, hal tersebut disebabkan banyaknya konsesi baik izin kehutanan maupun izin perkebunan kelapa sawit.

Rahmat Sulaiman, selaku Koordinator GDN memaparkan, dengan adanya ketidakseimbangan antara keseuaian lahan dan penguasaan lahan di kawasan gambut, menyebabkan terjadinya dinamika di masyarakat. Ada pihak yang ingin merestorasi kawasan gambut yang rusak, tetapi tidak ada upaya maupun sumber daya yang dapat mendukung mereka sehingga mereka enggan untuk merestorasi gambut, tetapi di beberapa lokasi masyarakat sudah bergerak dengan melakukan pengelolaan lahan gambut dengan cara dan pengetahuan mereka dan menghasilkan banyak sumber daya ekonomi baru, meskipun tanah yang mereka gunakan merupakan areal konsesi perkebunan kelapa sawit.

Kesaksian dari Isnadi yang merupakan bagian masyarakat Riau dan juga tergabung dengan Jaringan Masyarakat Gambut Riau (JMGR) memaparkan bahwa sebagian besar konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) seperti PT. Riau Andalan Pulp & Paper (RAPP) berada di gambut dalam yang seharusnya fungsi lindung, bukan konsesi akasia. 

"Mereka menjalankan usahanya di gambut dengan mengabaikan lingkungan karena mereka menebang hutan alam dan memggali kanal-kanal besar, terutama seperti di Pulau Padang dan Semenanjung Kampar. Adanya gugatan PT. RAPP yang ditolak oleh PTUN Jakarta merupakan fakta hukum atas ketidak patuhan RAPP terhadap regulasi negara. Sudah saatnya model dan tata kelola gambut yang selaras dengan alam dikembalikan ke masyarakat," pungkas Isnadi.

Sementara, pihak pemerintah yang diwakili BRG juga sedang memperjuangkan program restorasi gambut dengan skema perhutanan sosial. Skema perhutanan sosial digunakan BRG karena memiliki daya ikat yang secara langsung berkaitan dengan kesesuaian lahan dan penguasaan lahan bagi masyarakat. Program ini sudah berjalan di beberapa lokasi, tetapi masih timbul beberapa masalah. Hal tersebut diungkapkan oleh Deputi III BRG, Dr. Myrna A. Safitri “Masalah koordinasi dengan KLHK sebagai pihak yang mengantongi izin perhutanan sosial sampai saat ini berjalan cukup lancer, akan tetapi kendala di tingkat masyarakat menjadi penting karena penyiapan dan perencanaan pengelolaan lahan gambut menjadi bagian dari perhutanan sosial harus bermanfaat dan berdayaguna bagi masyarakat.”

HuMa, GDN, JMGR dan BRG bersepakat untuk memberikan dukungan penuh bagi masyarakat yang ada di dan sekitar kawasan gambut untuk bersama-sama melakukan upaya restorasi gambut dengan skema perhutanan sosial serta mendesak kepada Kementerian LHK sebagai salah satu pemegang mandate untuk juga mendukung kebijakan ini, karena kebijakan ini menunjukkan manfaat dan mampu memberdayakan masyarakat secara ekonomi maupun sosial. [rls]
 

loading...

TULIS KOMENTAR

BERITA TERKAIT