Hacker Makin Ganas di 2018, Ini Jurus Badan Siber

Kamis, 04 Januari 2018 - 16:56:31 WIB
Share Tweet Google +

loading...

Metroterkini.com - Serangan siber diprediksi bakal meningkat di tahun ini seiring dengan memanasnya situasi politik jelang Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019.

Pakar Keamanan Siber Pratama Persadha mengingatkan bahwa situasi politik yang memanas dapat memicu hacker saling retas antarkubu. Belum lagi, ancaman ransomware dari luar seperti WannaCry yang mungkin saja kembali terjadi di 2018.

Data Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure (ID-SIRTII) mencatat, dari Januari hingga November 2017 tercatat sebanyak 205.502.159 serangan siber terjadi di Indonesia. Angka ini melonjak dari tahun 2016 yang tercatat 135.672.948 serangan siber.

"2018 merupakan tahun berat untuk melawan ancaman siber dalam berbagai bentuk. Serangan siber di 2018 bakal lebih bervariasi, belum lagi maraknya hate speech karena kontestasi Pilkada di seluruh Tanah Air," ujar Pratama.

Seperti diketahui, pada Rabu, 3 Januari 2018, Presiden Jokowi meningkatkan status BSSN yang semula bertanggung jawab pada Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) menjadi langsung di bawah Presiden.

Mayor Jenderal Djoko Setiadi yang selama ini menjabat Kepala Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), resmi mengepalai BSSN yang dilantik Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta.

Djoko menjelaskan, fokus kerja BSSN di tahun politik yang dimulai dari 2018, yakni mengondisikan agar suasana di area siber betul-betul tenang dan aman. Dia berpesan pada hacker dan penyebar hoax agar menghentikan aksi mereka.

"Kami akan ingatkan kepada pelaku hoax untuk berhenti, tidak dilanjutkan. Kalau memang nanti semakin menjadi-jadi, nanti ada aturan yang akan ditentukan," tuturnya.

Dalam hal ini langkah BSSN untuk mengantisipasi ancaman siber tersebut, akan bersinergi dengan beberapa instansi yang juga memiliki satuan siber, antara lain adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Badan Intelijen Negara Republik Indonesia (BIN). 

Ia menuturkan, BSSN telah menyiapkan segala strategi dan teknologi yang diperlukan untuk mencegah dan melawan serangan siber yang sudah beberapa kali terjadi.

"Lembaga Sandi Negara sekitar satu tahun terakhir sudah bekerja di cyber space. Jadi ini bukan merupakan hal baru. Kami akan meningkatkan kemampuan sehingga betul-betul bisa menjangkau nasional," kata Djoko.

Sedangkan untuk mengantisipasi perkembangan dunia siber, pemerintah melakukan perubahan untuk menguatkan peran dan fungsi BSSN. Perubahan itu ada dalam Perpres No 133/2017, sehingga kini posisi BSSN berada langsung di bawah Presiden atau setingkat kementerian.

Presiden Jokowi menuturkan BSSN merupakan badan yang sangat penting dan diperlukan negara, terutama untuk mengantisipasi perkembangan dunia siber yang pertumbuhannya sangat cepat.

Sementara Plt Kepala Biro Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika Noor Iza menuturkan, fungsi Direktorat Keamanan Informasi yang dialihkan atau dilebur ke BSSN akan disusun berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

"Sesuai dengan amanat Perpres 53/2017 tim ID-SIRTII dan 'fungsi' Direktorat Keamanan Informasi dialihkan atau dilebur ke BSSN. Struktur organisasinya akan disusun berkoordinasi dengan Kementerian PANRB dan ditetapkan oleh Kepala BSSN," pungkasnya. [**]
 

loading...

TULIS KOMENTAR

BERITA TERKAIT