Pemkab Inhu Dinilai Kurang Perhatian Daerah Ini

Kamis, 21 Desember 2017 - 20:56:59 WIB
Share Tweet Google +

loading...

Metroterkini.com - Kondisi jalan di Kecamatan Batang Peranap yang penghubung lima desa diantaranya Pesajian, Punti Kayu, Peladangan, Sungai Aur dan Sencano Jaya, cukup memprihatinkan. Selain itu ada jembatan yang dilalui masyarakat nyaris ambruk dan cukup mengerikan bagi yang melewatinya. 

Salah seorang anggota DPRD Inhu, Hamdani kepada media, Kamis (21/12/2017) menyampaikan, kebijakan daerah seharusnya menyentuh daerah seperti ini. "Ini buktinya jalan di wilayah Batang Peranap sangat memprihatinkan. Seharusnya ini menjadi prioritas dalam pengalokasian anggaran," ujarnya.

Lanjut anggota dewan Dapil III ini, seharusnya anggaran untuk memprioritaskan kegiatan seromonial yang tidak terlalu penting dihilangkan. Seperti bentuk kegiatan senam sehat yang saat ini berlangsung di Batang Peranap, dan sejumlah para pejabat di Inhu juga ikut.

Menurutnya kegiatan seromonial itu, tidak terlalu menghasilkan ke daerah apalagi bisa menyedot anggaran cukup besar, dan lebih baik digunakan untuk fisik infrastruktur atau lainnya yang patut perlu diperhatikan, sehingga dapat bermanfaat bagi kemasyarakat secara langsung.

Demikian Jembatan yang terjadi di Desa Peladangan dan Sungai Aur, sangat memprihatinkan kondisinya yang nyaris roboh. Bila hal ini dibiarkan, maka para petani diwilayah tersebut bakal terancam ekonominya disebabkan terputus akses jalan karena jembatan tersebut.

"Saya menilai infrastruktur seperti jembatan di Kecamatan Batang Peranap itu, masih minim dan nyaris tak digubris Pemda Inhu, termasuk pendidikan, yang mana kondisi gedung sekolah kelas jauh yang merupakan gabungan SD Negeri 03 di Desa Pesajian, hanya bentuk swadaya, dan dindingnya tersebut merupakan bantuan pribadi sebagai kepedulian untuk mereka," pungkasnya.

Ditempat terpisah, Ketua Komisi II DPRD Inhu Nopriandi juga mengakui kebijakan Pemkab Inhu melalui instansi terkait cukup lemah. Pasalnya, menjamur pengusaha  melakukan usaha perkebunan tanpa legalitas. Pada hal untuk anggaran biaya monitoring perizinan selalu dianggarakan. Tapi di penertiban perizinan nihil tanpa ada kemajuan. 

"Ini tidak lepas dari tanggung jawab dan kebijakan kepala daerah itu sendiri, yang kita menilai belum membuahkan hasil dalam penertiban izin di sektor perkebunan," ucap Nopriandi sedikit menyindir. [fras]

loading...

TULIS KOMENTAR

BERITA TERKAIT