Eksekusi Tanah Cigugur, Praktisi Hukum : Mari Patuhi Hukum

Rabu, 23 Agustus 2017 - 20:13:44 WIB
Share Tweet Google +

Metroterkini.com - Praktisi Hukum M Zakir Rasyidin menilai, eksekusi tanah keluarga milik Ratu Siti Djenar Alibassa di Blok Mayasih, RT 29 RW 10, Cigugur Kuningan Jawa Barat seluas 224 meter persegi pada 24 Agustus 2017 oleh Pengadilan Negeri Kuningan sudah tepat.

Menurutnya, tidak ada seorangpun atau badan hukum yang dapat melawan proses eksekusi jika pengadilan sudah memerintahkan eksekusi.

“Hal itu dilakukan agar supaya konsep negara hukum yang kita anut terus bisa dijalankan dalam konteks penegakan hukum Negara,” ujar Zakir lewat sambungan telpon, Rabu (23/8) malam.

Perihal adanya perlawanan dari pihak yang kalah dalam proses eksekusi tersebut, atau bahkan dari pihak ketiga, Sekjen Majelis Advokat Muda Nasional Indonesia (Madani) ini punya pendapat punya pendapat lain.

“Hemat saya, Pengadilan Negeri Kuningan melalui pejabatnya bisa meminta bantuan Kepada Kepolisian (Polres Kuningan), sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,” urainya.

Dalam pasal tersebut, lanjutnya, secara tegas disebutkan bahwa kepolisian bisa memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat. 

“Pasal itu sudah jelas,” sambungnya.

Karenanya, sebagai warna negara semestinya semua patuh terhadap hukum. “Apalagi sudah diputuskan oleh pengadilan, bersikap legowo lebih baik, karena perlawanan hukum telah selesai dengan adanya putusan hakim di tingkat tertinggi,” pungkas Zakir.[nr]

loading...

TULIS KOMENTAR

BERITA TERKAIT