Disnakertrans Masih Lemah Awasi Naker

Rabu, 25 Juli 2012 - 21:53:57 WIB
Share Tweet Instagram

Persoalan tenaga kerja (Naker) yang tak henti-hentinya menyelimuti pemerintahan Kabupaten Bengkalis dan berujung dengan aksi demontrasi secara besar-besaran, membuat sejumlah anggota Komisi I DPRD Bengkalis mengambil kebijakan memanggil hearing Disnakertran setempat. Komisi I DPRD Bengkalis yang diketuai Hj. Mira Roza ini, saat melangsungkan hearing bersama dengan Plt Kadisnakertran Bengkalis H. Hermizon dan Kepala Bidang Penempatan dan Pelatihan Ketenagakerjaan M. Genta Surianto diruang Komisi. Dari hasil hearing terungkap fakta, bahwa pengawasan dari Disnakertran sangat kurang terhadap naker di kabupaten Bengaklis. Padahal untuk tenaga pengawas sangat dibutuhkan guna menyelesaikan persoalan-persoalan perselisihan hubungan industrial yang rata-rata terjadi disejumlah perusahaan di Kabupaten Bengkalis. "Kita minta agar Bupati menarik kembali 2 orang mantan pengawas Naker yang dipindahkan ke SKPD lain saat mutasi beberapa waktu lalu. Mantan pengawas itu nantinya akan ditempatkan kembali bertugas di Disnakertrans sebagai tenaga pengawas, karena tenaga pengawas yang ada sudah memiliki kompetensi atau pengalaman dibidang PHI," terang Ketua Komisi I DPRD Bengkalis Hj. Mira Roza saat hearing. Hal senada juga disampaikan Dani Purba, sekretaris Komisi I, jika masalah naker ini DPRD siap diajak untuk memecahkan secara besama-sama. Karena persoalan Naker merupakan persoalan yang tidak bisa dipandang sebelah mata, apalagi saat ini di Kabupaten Bengkalis sudah banyak perusahaan-perusahaan yang beroperasi. "Dari jumlah sekitar ratusan perusahaan saya mengklaim jika ada sekitar belasan perusahaan memiliki nota tenaga kerja (Naker) fiktif. Artinya, ini menjadi ruang bagi pengusaha untuk meraup untung sebesar-besarnya, tanpa mengkedepankan UU ketenagakerjaan, atau memenuhi hak-hak normatif karyawan," ungkapnya. Sementara itu plt Kadisnakertrans Hermizon berjanji akan mencoba memenuhi hal tersebut. Menurutnya pengawasan terhadap keberadaan naker di Bengkalis akan diupayakan semaksimal mungkin, mulai dari upah, jaminan sosial dan kesehatan serta hak-hak buruh. "Kami sangat memahami adanya berbagai kekurangan dalam penanganan naker. Tetapi kita tetap mencoba sebisa mungkin agar persoalan naker yang terpusat di kota Duri (kecamatan Mandau,red) dapat terselesaikan secara bertahap," ungkap Hermizon menjawab pertanyaan dewan.**af


TULIS KOMENTAR

BERITA TERKAIT