Lahan Diserobot PT SSL, Masyarakat Datangi DPRD Riau

Kamis, 19 Juli 2012 - 20:07:16 WIB
Share Tweet Google +

loading...

Masyarakat yang tergabung dalam Pemangku Raja Hukum Adat Masyarakat Tangun (PRHAMT) mendatangi Komisi B DPRD Riau untuk meminta lembaga legislatif memfasilitasi lahan mereka yang diserobot PT SSL.

"Kita mengadu ke sini karena berkaitan dengan polemik lahan yang sedang terjadi di wilayah kita yakni di Tangun Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rohul," kata Arvin Thamrin Nasution, perwakilan PRHAMT kepada wartawan di ruang Komisi B DPRD Riau, Rabu (18/7/12).

Diceritakan Arvin Thamrin Nasution, sebenarnya permasalahan ini muncul tahun 2009, konflik antara lahan PT Sumatera Silpa Lestari (grup PT RAPP) dengan Masyarakat Hukum Adat di Tangun.

"Puncaknya terjadi pada tanggal 29 Mei 2009 kemarin di mana ada 3 orang dari masyarakat kami yang meninggal dunia akibat konflik lahan ini," terangnya.

Lanjutnya, lahan yang disengketakan tersebut berada pada posisi 1010 dari luas tanah ulayat seluruhnya yakni seluas 21.000 Hektar, kemudian yang dicaplok oleh perusahaan 4800 Hektar lebih.

Berbagai upaya telah dilakukan Arvin Thamrin Nasution bersama masyarakat yang lain untuk menyelesaikan konflik lahan ini. Mereka pernah diajak bicara oleh perusahaan tapi tidak pernah tuntas dan perusahaan itu tetap mengacu kepada izin mereka yang katanya telah dikeluarkan oleh menteri.

"Sementara itu beberapa kewajiban mereka kepada masyarakat setempat belum terlaksana, seperti tanaman kehidupan 5 persen, sebenarnya 5 persen itu dari jumlah berapa sih," jelasnya. Bahkan ke DPRD Rohul, kata Arwin lagi, warga telah melaporkan hal ini tapi sampai sekarang belum ada tanggapannya.

Menurut, Arvin Thamrin Nasution, sebenarnya yang diinginkan warga, lahan itu dikembalikan lagi ke masyarakat. Dan proses itu mesti dalam bentuk tertulis. "Semoga saja Komisi B bisa membantu kami dalam menyelesaikan konflik lahan ini," harapnya.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi B DPRD Riau, Rusli Ahmad mengatakan, laporan secara lisan kami terima dan kami ingin sebentuk tertulislah dari laporan ini, apalagi ini lembaga formal. "Agar nantinya memudahkan kami dalam memanggil perusahaan maupun yang lembaga maupun yang lainnya untuk melakukan hearing bersama untuk mencari solusi atas permasalahan sengketa lahan ini," tutup Rusli Ahmad. **ar


loading...

TULIS KOMENTAR

BERITA TERKAIT