Proyek Dana Desa APBN 2016 di Rohul Masih Dikerjakan

Jumat, 13 Januari 2017 - 00:00:19 WIB
Share Tweet Instagram

Metroterkini.com - Meski telah masuk di tahun anggaran 2017, tampaknya masih ada kegiatan pembangunan fisik desa yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2016 belum selesai dikerjakan di sejumlah desa yang tersebar di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Bahkan, beberapa kegiatan baru dimulai seperti pembangunan semenisasi jalan setapak, pembangunan drainase, pembangunan box culvert dan sebagainya. Kondisi ini menuai sorotan dari berbagai elemen masyarakat dan lembaga social control lainnya.

Dari pantauan www.metroterkini.com  dilapangan, terlihat beberapa titik aktivitas kegiatan pembangunan fisik desa yang masih berlangsung di beberapa kecamatan, seperti Kecamatan Rambah Hilir, Kepenuhan, Bonai Darussalam, Kunto Darussalam, Kabun, Tandun, Rokan IV Koto, Pendalian Koto Ruang dan Tandun.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hulu H. Damri Harun telah mengeluarkan surat edaran terkait pelaksanaan pengelolaan keuangan dana desa tahun 2016.

Dalam surat edaran tersebut, Sekretaris Daerah menginstruksikan kepada seluruh Camat dan Kepala Desa Se Rohul untuk menghentikan seluruh aktivitas pembangunan fisik  sampai per 31 Desember 2016 dan untuk kegiatan yang belum terlaksana agar dimasukkan ke dalam Silpa tahun 2017 demi tertib dan disiplin anggaran.

Saat dikonfirmasi melalui via telf Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Desa BPMPD Rohul, Prasetyo mengatakan tidak tahu adanya aktifitas pembangunan fisik yang masih bekerja sampai saat ini di beberapa desa, Jum'at (13/1/17).

"Kami tidak tahu kalau sampai saat ini masih ada desa yang melakukan kegiatan bangunan fisik, namun pihak kami juga akan melakukan verifikasi dan berkoordinasi dengan pihak kecamatan", jelasnya.

Ditambahkannya lagi memang ada beberapa desa yang masih menyisakan pekerjaan fisik 10 persen lagi, namun hal ini perlu kita maklumi dari segi azas manfaat dan karena adanya keterlambatan penyaluran anggaran sehingga berpengaruh pada progres pekerjaan.

Walaupun demikian, hendaknya pihak desa dan kecamatan harus tetap menjalankan intruksi yang telah dikeluarkan oleh Sekdakab dengan memperhatikan transaparansi, akuntabel, partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran dalam pengelolaan keuangan desa. [man]


TULIS KOMENTAR

BERITA TERKAIT