Tujuh Usulan Perda Perlu Revisi

Ahad, 08 Juli 2012 - 11:18:39 WIB
Share Tweet Google +

Loading...

Dinilai bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, substansi tujuh usulan Perda yang disampaikan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru diharuskan untuk direvisi kembali.

Hal ini sesuai dengan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan.

Ketujuh Perda retribusi yang harus direvisi itu adalah Pengujian Kendaraan Bermotor, Pengendalian Menara dan Telekomunikasi, Terminal, Izin Trayek, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin gangguan (HO), dan Retribusi Pelabuhan.

Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Pemko Pekanbaru melalui Kasubbag Perundang-undangan, Sri Irawani kemarin mengatakan, diantara substansi yang mesti diperbaiki adalah penetapan tarif menara telekomunikasi yang menurut usulan dalam Perda Pemko Pekanbaru dihitung per meternya namun menurut kementrian dihitung 2 persen dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tempat menara dibangun.

Begitu juga item mengenai pelabuhan khusus. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan dua kementerian tersebut juga diminta untuk dihapuskan salah satub substansinya, yakni retribusi pelayanan pelabuhan khusus.

Permintaan dihapusnya substansi tersebut dikarenakan Pekanbaru dianggap tidak memiliki pelabuhan khusus.

"Secara umum, untuk besaran nilai retribusi tidak ada perubahan atau masih sama dengan yang diusulkan. Namun untuk revisi terhadap tujuh substansi Perda itu sendiri saat ini masih diproses oleh Bagian Hukum. Kami perkirakan dalam waktu dekat, ke tujuh Perda ini sudah dimasukkan dalam lembaran daerah dan menyusul segera diberlakukan," ungkapnya.**li

loading...

loading...

TULIS KOMENTAR

BERITA TERKAIT