Warga Rohul Desak Pemerintah Selesaikan Sengketa PT MAI

Senin, 07 November 2016 - 00:00:19 WIB
Share Tweet Google +

loading...

Metroterkini.com - Ratusan warga tergabung dalam Forum Komunikasi Perjuangan Petani Kali Kapuk (FKPPK) gelar  jumpa pers dengan awak media cetak dan elektronik dan mendesak pemerintah pusat untuk penyelesaian sengketa lahan perkebunan warga Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu yang telah diserobot oleh PT. Maizuma Agro Indonesia (PT. MAI) yang beroperasi di Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara, Senin (7/11/16) pagi.

Ratusan petani di perbatasan Riau-Sumatera Utara (Sumut) yang masuk dalam wilayah administratif Kabupaten Rokan Hulu  Provinsi Riau tepatnya warga Dusun 06 Huta Baru Bersatu Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai, Rokan Hulu (Rohul) mengadukan nasibnya ke perangkat desa.

Kedatangan ratusan petani ke Kantor Desa Batang Kumu masih terkait permasalahan lahan masyarakat Kali Kapuk Desa Batang Kumu dengan PT. MAI di perbatasan Riau-Sumut yang belum terselesaikan oleh pemerintah.

Petani mendesak pemerintah pusat segera menyelesaikan tapal batas lahan petani Kali Kapuk dengan PT. MAI, dengan mengabaikan persoalan tapal batas antara Provinsi Riau dengan Provinsi Sumut.

Menurut masyarakat petani, penyelesaian tapal batas Riau-Sumut jadi penghambat sehingga mengakibatkan konflik berkepanjangan antara petani Desa Batang Kumu dengan PT. MAI. Bahkan, petani kerap diintimidasi perusahaan dengan menyewa oknum "preman" yang kerap menakut-nakuti petani di lahan sengketa.

Menanggapi kedatangan ratusan petani Kali Kapuk, Kades Batang Kumu, Afnan Pulungan, mengakui sebelum dirinya menjabat Kades, masalah ini sudah terjadi. Sejak konflik pecah 2012, kata Afnan, semasa Kapolda Riau Cokro, pernah dilakukan pertemuan di Polsek Sosa, terkait letak tapal batas antara PT. MAI dengan lahan petani Kali Kapuk.

Pada saat itu, Achmad yang masih menjabat Bupati Rohul juga sudah meminta agar konflik petani Batang Kumu dengan PT. MAI segera diselesaikan, namun empat tahun berjalan, masalah ini belum juga selesai.

Achmad, sambung Afnan, kala itu sempat kesal karena tidak juga ada solusi sengketa Batang Kumu dengan PT. MAI. Sebab, pemerintah kerap mengaitkan penyelesaian batas lahan petani dengan perusahaan masih berhubungan dengan tapal batas Riau-Sumut.

"Kami dari Pemerintah Desa Batang Kumu meminta agar pemerintah segera menetapkan tapal batas antara lahan petani Batang Kumu dengan PT. MAI. Dimana sebenarnya tapal batasnya," tegas Afnan.

Afnan mengakui Kali Kapuk masih masuk wilayah administrasi Desa Batang Kumu. PT. MAI sendiri tidak pernah mengutarakan niatnya untuk ganti rugi lahan petani, namun tetap saja merampas dengan cara kasar.

"Yang kami minta dimana letak lahan petani kita dengan PT. MAI, soal perbatasan dua provinsi itu urusan pemerintah," tegasnya.

Sementara itu, Kadus Kota Parit, Haris Daulay, mengungkapkan pada 4 November 2013, telah dilaksanakan Rakor Penyelesaian batas daerah antara Kabupaten Rohul Provinsi Riau dengan Kabupaten Padang Lawas (Palas) Provinsi Sumut di rumah dinas Bupati Rohul, turut dihadiri Tim Penegasan Batas Daerah (TPBD) Kabupaten Rohul dan TPBD Kabupaten Palas.

Rakor turut dihadiri mantan Bupati Rohul Achmad, Asisten Pemerintahan Setdakab Palas Gunung Tua Hamonangan Daulay, serta pejabat dari instansi terkait, seperti Bappeda Rohul, Bappeda Palas, Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) Rohul dan Tapem Palas, Dishubtun Rohul dan Palas, dan lainnya, namun masalah itu tak juga terselesaikan.

"Sudah empat tahun sejak rapat masalah tidak juga selesai," keluh Haris.

Haris mengakui sengketa petani Kali Kapuk Desa Batang Kumu semakin memanas sejak 2012. Bahkan, dirinya sekitar 21 kali dipanggil aparat Kepolisian, baik Polres Tapanuli Selatan, Polres Rohul, dan Polda Riau.

Diakuinya, sejak konflik pecah, sekitar 600 hektar lahan petani Kali Kapul sudah digarap PT. MAI sejak 2012 hingga hari ini.

Sebelum konflik memanas 2012, ada warga Desa Batang Kumu yang pernah diproses hukum dengan tuduhan merambah kawasan Register 40, namun perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. MAI tak pernah diproses penegak hukum.

"Kami ingin pemerintah tidak mengulur-ulur waktu dalam menyelesaikan masalah petani dengan PT. MAI. Kalau kami perhitungkan sudah empat tahun lebih masalah ini tidak selesai," ungkapnya.

Haris mengungkapkan intimidasi terjadi Jumat 7 Oktober 2016 lalu jadi salah satu bukti bila PT. MAI tidak mengindahkan perdamaian.

Mengatasnamakan warga enam desa di Kabupaten Palas, Sumut, PT. MAI terus merambah lahan petani Kali Kapuk. Untuk menakut-nakuti petani, perusahaan bawa serta orang diduga preman sewaan membawa anak panah, dan ada yang membawa senjata laras panjang.

"Saya kira itu bukan panah untuk mencederai, tapi untuk membunuh. Bahkan ada selongsong peluru ditemukan warga," jelas Haris dan mengakui semua barang bukti sudah diserahkan ke Polsek Tambusai untuk diproses lebih lanjut.[man] 

loading...

TULIS KOMENTAR

BERITA TERKAIT