LSM Lira Riau Siap Kawal Kasus Dishut Kampar di Kejati

Kamis, 27 Oktober 2016 - 00:00:14 WIB
Share Tweet Google +

Metroterkini.com - Gubernur Lumbung Informasi Rakyat LSM Lira Riau, Marsuanto desak Kejati Riau terkait berkas yang dikirimkan Polda Riau ke Kejaksaan Tinggi Riau beberapa bulan lalu untuk diproses sesuai aturan. LSM Lira Riau siap mengawal kasus tersebut sampai ke pengadilan.

Marsuanto menegaskan pengiriman SPDP ke Kejati Riau, terkait adanya dugaan kasus korupsi di Dinas Kehutanan Kabupaten Kampar, berharap Kejati Riau jangan terkesan mengulur-ulur waktu dalan proses penanganan kasus tersebut, "Kejati Riau kita berharap bisa bekerja secara profesional".

Ditempat terpisah Dirkrimsus Polda Riau Kombes Rivai Sinambela saat dikonfirmasi melalui pesan whatsApnya tidak ada  balasan dihubungin juga tak bisa masuk hingga beriya ini diterbitkan.

Dari hasil konfirmasi melalui kasubdit I unit Tipikor Polda Riau, AKBP Wahyu Kuncoro sebelum pergantian jabatan di mapolda ria melalui sambungan selulernya seperti diberitankan metroterkini.com sebelumnya mengaku, berkasnya telah dikirimkan di Kejati Riau.

"Ya saat ini tentu, namanya awal penyelidikan, pemeriksaan beberapa saksi. Saat ini kita tunggu dulu hasil perkembangan kasusnya," tegasnya kepada awak media melalui sambungan selulernya.

Padahal pada kasus tersebut terdapat adanya dugaan anggaran dana tahun 2014 yang belum di SPJK sebesar Rp 4.286.070.573.00 dan itu diduga tidak bisa dipertanggungjawabkan pihak dinas kehutanan kabupaten kampar,pada anggaran 2014 lalu.

Ditempat terpisah Gubernur LSM Lira Riau Ir.Marsuanto saat dijumpain metroterkini.com mengatakan, hal tersebut terjadinya karena kelalaian dan belum optimalnya pemahaman Bendahara Dinas Kehutanan Kabupaten Kampar, dalam menyusun dan melengkapi setiap pengeluaran yang menggunakan anggaran negara yang bersumber dari dana APBD, sekaligus kurangnya pengawasan dan pembinaan dari dinas terkait," tegasnya.

Dalam kasus ini orang yang dinilai bertanggung jawaban adalah Kepala Dinas Kehutanan Kampar, HM Syukur bersama bendahara Dedi Gusman. Dalam kasus ini Dinas Kehutanan Kampar tidak mengindahka Permendagri No 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah pasal 4 ayat (1) dan (2) yang menyatakan, (1) keuangan daerah dikelolah secara tertip.

"Jadi harapan kita pada tahap awal proses ini semakin terang benderang. Mari kita mendukung aparat kepolisian bersama Kejaksaan Tinggi Riau, dalam pengungkapan kasus tersebut," tegasnya. [ali]

loading...

loading...

TULIS KOMENTAR

BERITA TERKAIT