Audit BPK RI, Kepala SKK Migas Terima Lapor Merah

Kamis, 13 Oktober 2016 - 00:00:18 WIB
Share Tweet Google +

loading...

Metroterkini.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dengan memberikan opini tidak wajar, merupakan hal yang sangat memprihatinkan.

Audit BPK tersebut merupakan "raport merah" Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi, sekaligus menunjukan kegagalan kepemimpinan. Opini tidak wajar yang diberikan kepada SKK Migas tersebut adalah opini yang paling tidak baik. 

AC Rachman, Direktur Lembaga Kajian dan Advokasi Energi dan SDA (LKA ESDA), dalam rilis kemarin, mengaku ironis karena lembaga regulator hulu migas tersebut berdiri atau sejak era BP Migas silam, setidaknya selalu memperoleh predikat yang lebih baik yakni wajar tanpa pengecualian (WTP). 

Menurutnya temuan BPK terkait penunjukan langsung PT Sinergy Engineering (SE) dan Poten & Partners (PP) sebagai konsultan proyek Blok Masela merupakan keputusan yang patut disesalkan. 

Untuk itu tambah AC Rachman, Amien Sunaryadi yang sebelum diangkat sebagai Kepala SKK Migas dikenal sebagai auditor dan mantan jajaran pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

"Keputusan tidak pantas itu juga telah menggerus uang rakyat Rp 3,8 miliar karena bersumber dari APBN. Padahal semestinya studi terkait pengembangan Blok Masela dilakukan oleh Inpex Corporation selaku kontraktor migas, bukan diambil dari dana APBN. Semua harus tertib administrasi sesuai dengan pagu dan mata anggaran yang telah disetujui oleh Menteri Keuangan," tulis AC Rachman. 

Penggunaan jasa konsultan seperti Poten, menurutnya tidak ada dalam program kerja SKK Migas sehingga anggaran yang digunakan untuk membayar Poten diambil dari mata anggaran lainnya. Jelas tindakan ini secara terang benderang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara.

"Penggunaan anggaran ini dilakukan di akhir tahun 2015 atau sekitar bulan Oktober. Ada apa ini? Toh akhirnya diputuskan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi)  dengan skema Onshore (di darat). Sepantasnya, Amien Sunaryadi yang bertanggung jawab anggaran SKK Migas mundur dari jabatannya," tambahnya.

Untuk itu, hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2016 dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Kepala BPK Harry Azhar Azis perlu ditindaklanjuti. [**rem]


loading...

TULIS KOMENTAR

BERITA TERKAIT