Pemkab Siak Dinilai Tak Pro Rakyat, Terkesan Bela PT RAPP

Kamis, 08 September 2016 - 00:00:15 WIB
Share Tweet Google +

Metroterkini.com - Era Pemerintahan Syamsuar-Alfedri dinilai tidak pro-rakyat kecil. Pasca dilantik beberapa bulan lalu oleh Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman sebagai Bupati dan Wakil Bupati Siak priode 2016-2021, kini menuai kritikan keras dari tokoh masyarakat Nias Provinsi Riau, sekaligus selaku Ketua Lembaga Pemantau Penyelenggara Pemerintahan (LP3) NKRI di Kota Pekanbaru.

Hal itu diungkapkan Sefianus Zai kepada melalui pesan WhatsApp nya kepada Metroterkini.com. Disebutkannya, kejadian yang dialami oleh forum petani dayun maju bersama (FPDMB) itu terkesan memiriskan. Sefianus Zai mengatakan, Pemerintah Daerah (PEMDA) Provinsi Riau khususnya Kabupaten Siak dinilai nya terlalu memandang sebelah mata terhadap masyarakat Dayun Khususnya FPDMB. 

Seyogyanya, lahan yang telah dikelola oleh masyarakat untuk hayat hidup nya diamankan oleh Pemerintah untuk membantu menjamin kelangsungan hidup para petani tersebut. Sehingga dalam hal ini Pemerintah tidak boleh menutup mata.

"Ya. Harusnya Pemerintah tidak membiarkan itu terjadi," ujarnya.

Ditegaskannya, meskipun PT.Riau Andalan Pulp and Paper tersebut memiliki legalitas hak guna usaha (HGU), namun perusahaan kertas tersebut tidak boleh bertindak terhadap lahan yang telah dikelola oleh masyarakat.

"Lahan yang sudah dikelola oleh masyarakat tidak boleh diambil lagi oleh perusahaan sekalipun dia punya HGU," tegasnya.

Masih Lanjutnya, jika persoalan sengketa lahan tersebut tak kunjung rampung diselesaikan oleh Pemerintah Provinsi Riau khususnya Pemerintah Kabupaten Siak, dirinya lebih menyarankan agar persoalan itu dilaporkan kepada Presiden Republik Indonesia.

"Masyarakat harus melaporkan ke Presiden Jokowi. Pemerintah Pusat harus turun tangan menyelesaikan sengketa lahan antara PT.RAPP dengan masyarakat," sebutnya.

Untuk itu diharapkan kepada Pemerintah agar bertindak kepada pihak PT. RAPP atas persolan yang menimpa forum petani dayun maju bersama (FPDMB) di Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, Provinsi Riau tersebut.

"Lahan masyarakat yang telah di ambil perusahaan harus dikembalikan dan di ganti kerugian tanaman nya,"tutupnya. [son]

loading...

loading...

TULIS KOMENTAR

BERITA TERKAIT