Wabup Bengkalis Terus Digoyang Kelompok Mahasiswa

Jumat, 02 September 2016 - 00:00:00 WIB
Share Tweet Instagram

Metroterkini.com- Kelompok mengatasnamakan Gerakan Perjuangan Mahasiswa Bengkalis terus menggoyang wakil bupati Bengkalis, Muhammad. Terkait dugaan kasus suap alih fungsi lahan dan korupsi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau. 

Romi Saputra mengaku pasca Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan sejumlah tersangka terkait kasus alih fungsi lahan mantan Gubernur Provinsi Riau Annas Maamun tahun 2014 lalu. Dimana dalam kasus itu, Annas Maamun, Gulat Manurung, Edison Marudut Marsadaul Siahaan selaku dari pihak PT. Citra Hokiana Tri Utama telah ditetapkan sebagai tersangka.

Menurut Romi, Wakil Bupati Bengkalis H. Muhammad ST, Kepala Dinas Kesehatan Indra Giri Hulu Zainal, Kepala Biro Administrasi Setda Prov Riau Indra, PNS Dinas Kehutanan Provinsi Riau Cecep, fungsional Dinas Cipta Karya Provinsi Riau Welman Siagian, Mantan Dirut RSUD Arifin Ahmad Yulwirianto Moesa dan Anwar Bet, Dirut RS Petala Bumi Drg. Yusi Pratiningsih serta Mantan Kepala Biro Pemerintahan Setda Prov Riau, M Guntur juga pernah dipanggil KPK untuk dimintai keterangan.

"Kami juga mendapatkan bukti bahwa Wakil Bupati Bengkalis H.Muhammad ST MT yang juga mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Riau terindikasi terlibat kasus suap alih fungsi lahan dan dugaan korupsi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau," kata Romi Saputra, dihadapan Kejati Riau.

Rami menuding Wakil Bupati Bengkalis diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi pemasangan pipa transmisi senilai Rp.3,4 Milyar di Tembilahan, Kabupaten Indra Giri Hilir. Ketika itu, H. Muhammad ST menjabat sebagai Kepala Dinas Pu Provinsi Riau. Dalam proyek itu, tidak dilaksanakan sebagaimana dengan ketentuan kontrak dan tidak tepat waktu. 

Seperti hal yang dilakukan oleh PT. Panotari Raja. Dalam pekerjaan itu, PT.Panotari Raja diduga tidak melakukan penggalian tanah dan penimbunan pipa sebagaimana yang disebutkan dalam kontrak.

"Namun Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau (PU) tidak memberlakukan denda keterlambatan, tidak melakukan pemutusan kontrak kepada PT. Panotari Raja," ujarnya. [son]


TULIS KOMENTAR

BERITA TERKAIT