KPLHI Kepri Ancam Gugat Reklamasi Pulau Batam

Rabu, 31 Agustus 2016 - 00:00:20 WIB
Share Tweet Google +

Metroterkini.com - Reklamasi pantai dan pembabatan lahan hutan mangrove yang secara terus menerus terjadi dimana mana dianggap ancaman serius serta ancaman besar yang sedang mengintai.

Selain menimbulkan kerusakan ekosistem, kelangsungan hidup yang bergantung padanya juga turut terancam punah. Misalnya,seperti ekosistem terumbu karang, ikan  penyu dan hewan laut lainnya akan terancam kehilangan tempat tinggal bahkan terancam punah.

Evi Yuliana Abdul Muti, Ketua DPD Komite Pecinta lingkungan Lingkungan Hidup (KPLHI) Kepulauan Riau menyoroti terjadinya pembabatan dan penimbunan hutan mangrove di Kota Batam yang dianggap telah masuk pada zona mengkwatirkan. Bahkan ia mengkritisi pihak yang berwenang bidang lingkungan yang kurang peduli terhadap kelangsungan hutan mengrove termasuk adanya indikasi pembiaran pada pembabatan hutan mangrove

"Kelestarian hutan mangrove wajib dijaga. Manfaat ketersediaan mangrove begitu besar bagi kehidupan, keberadaanya dapat menjamin ketersediaan air tawar yang dibutuhkan masyarakat. Jika dibiarkan rusak, maka ancaman besar mengintai dampak kerusakan itu," ujar Evi.

Selain itu, ujar Evi, hutan mangrove sangat berperan untuk menahan dan melindungi pantai dari abrasi, meredam ombak, serta menahan sedimen,bahkan mampu menahan gelombang bencana Tsunami.

“Kelestarian mangrove dibibir pantai wajib dijaga.fungsinya begitu besar bagi kehidupan, bahkan mampu melindungi pantai dari amukan ombak. Jika keberadaan mangrove punah, maka ancamana besar akan mengintai, bahkan luas Pulau Batam bisa saja menyusut," katanya.

Meski sanksi pidana telah diatur dalam Undang undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil, serta dalam Uu nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, namun tidak menimbulkan efek bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

"Kami meminta siapapun yang melakukan pelanggaran,merusak hutan mangrove agar dihukum sesuai per undang undangan yang ada,” imbuhnya.

Akan tetapi, Evi melanjutkan, bahwa pihak penegak hukum sejauh ini bungkam dan saling lempar tanggung jawab. Padahal, beberapa perusahaan bahkan sudah tidak memiliki izin reklamasi.

"Izin reklamasi kan sudah dicabut namun sampai sekarang penimbunan tetap berlanjut. Sederhananya team 9 yang menyoroti reklamasi, DPRD Batam, serta pemprov Kepri tidak bisa berbuat apa-apa dihadapan perusahaan," tambahnya.

Lanjut Evi, DPD KPLHI bersama semua aktifis lingkungan hidup sekepri akan melaporkan nya ke kementrian lingkungan hidup kalau perlu ke presiden.

"Kami DPD KPLHI Kepri meskipun kehadirannya di Kepri baru 2 bulan tapi kami skala nasional. Tak hanya itu organisasi berbasis lingkungan hidup ini juga dilindungi undang-undang. Kami punya hak gugat organisasi sesuai UU no 32 tahun 2009 bab XIII paragraf 6 pasal 92. Sekarang kami sedang mengumpulkan data-data yang dalam waktu dekat sudah siap," ujarnya. [**ril]

loading...

loading...

TULIS KOMENTAR

BERITA TERKAIT