Metroterkini.com - Sekitar 50 orang warga yang datang dari Kecamatan Bantan, Bengkalis, Bukit Batu, Siak Kecil, Rupat dan Rupat Utara, Senin (29/8/16) pagi, sekitar pukul 10.30 WIB berunjukrasa di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bengkalis.
Mengetahui kedatangan warga, Ketua KPU Defitri Akbar terlihat sedikit pucat.
Soalnya, kedatangan massa meminta Defitri Akbar yang akrab disapa Dedet untuk pertanggungjawaban beberapa poin Peraturan KPU yang diduga tidak dilaksanakan dalam proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Bengkalis.
Puluhan massa datang dengan menggunakan mobil dan sepeda motor bahkan ada yang berjalan kaki itu mendapat pengawalan dari personel Polsek dan Polres Bengkalis serta Satpol PP.
Merekan mempertanyakan
Kebijakan KPU Bengkalis yang tidak mempublikasikan
Bentuk fisik dokumen pasangan calon melalui media maupun wibsite resmi KPU Kabupaten Bengkalis.
Akibat tidak dipublikasikannya fisik dokumen pasangan calon, masyarakat tidak dapat meneliti atau memberi masukan dan tanggapan terhitung tanggal 28 Juli 2015 sampai berakhirnya masa penelitian sebagaimana diatur Pasa 93 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 09 Tahun 2015 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
Mendapat tudingan demikian Dedet menjelaskan, bahwa warga yang ingin bertanya, memberikan masukangaku sudah menyerahkan publikasi atau masyarakat yang bertanya tentang fisik dokumen pasangan calon ke tim sukses masing-masing calon.
"Sudah kami serahkan ke masing-masing tim sukses, mengapa bapak-bapak tidak menanyakan ke masing-masing tim sukses," ujar Dedet.
Usai menyampaikan aspirasi dan menyerahkan dokumen dugaan pelanggaran yang dilakukan KPU Bengkalis, massa bergerak di Gedung DPRD. [rdi]
