Metroterkini.com - Pemalsuan kartu BPJS Kesehatan kini sudah masuk ke Jakarta. Puskesmas Koja yang pertama menemukan adanya kartu kesehatan abal-abal tersebut.
Adanya kartu BPJS Kesehatan palsu ini sudah terdengar di telinga Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.
Menurut Basuki, dengan sistem yang dimiliki Dinas Kesehatan DKI, keberadaan BPJS Kesehatan palsu itu bisa terdeteksi. Dia pun langsung meminta Ketua Monitoring dan Evaluasi Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Zaenal Abidin untuk mengecek hal tersebut seperti dilansir kompas.
"Yang penting kamu bangun sistem yang baik untuk bisa koreksi sistem pemalsuan. Begitu kamu tempel kartu kamu di mesin RS kami pas pendaftaran, kami langsung tahu kartu kamu asli atau palsu," kata Ahok, sapaan Basuki, di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (4/8/16).
Informasi yang diberikan Ahok itu kemudian ditindaklanjuti oleh Zaenal Abidin. Dia langsung mendatangai Puskesmas Kecamatan Koja untuk mengonfirmasi dugaan tersebut.
Setelah bertemu dengan Kepala Puskemas Koja, diakui benar ada sejumlah kartu palsu yang beredar.
"Jadi kami datang ke sana untuk bertemu. Diketahui rupanya pelaku pemalsuan itu adalah mantan Ketua RT," ujar Zaenal.
Selain menjadi Ketua RT, oknum mantan ketua RT tersebut juga merupakan seorang calo dalam pembuatan BPJS. Dari informasi yang didapatnya, ada tujuh kepala keluarga (KK) yang ditipu oleh oknum mantan ketua RT itu. Oknum RT tersebut meminta bayaran sebesar Rp 80.000 untuk satu orang warga yang membuat kartu BPJS Kesehatan.
Kepala Puskesmas Koja pun menceritakan awal terungkapnya kartu BPJS Kesehatan palsu. Adalah sepasang suami-istri yang berobat ke Puskesmas Kecamatan Koja dengan menggunakan kartu BPJS Kesehatan.
Saat dicek, ternyata nomor dan barcode di kartu BPJS Kesehatan tersebut tidak terdaftar dalam sistem. Setelah ditelusuri, ternyata kartu yang dipakai adalah palsu.
Oknum mantan ketua RT itu memanfaatkan ketidaktahuan warga yang ingin mengurus BPJS Kesehatan dengan motif untuk mendapatkan keuntungan. Dari informasi yang didapat, diketahui pemalsuan kartu BPJS di Koja, Jakarta Utara, sudah dilakukan sejak 2014.
Cara penipuan yang dilakukannya adalah dengan mencetak kartu BPJS Kesehatan itu. Diakui Zaenal, bentuk kartu tersebut memang sangat gampang ditiru. Namun, pasti akan ketahuan palsu atau asli ketika dicek nomor kartu tersebut.
"Bentuk kertasnya mirip, itu gampang untuk dicetak. Yang tidak bisa dibodohi nomor identitas yang dimiliki peserta yang sudah terdaftar di sistemnya puskemas, kalau tidak terdaftar kan tertolak tidak bisa dilayani," ujar Zaenal.
Menurut Zaenal, mantan ketua RT tersebut sebelumnya sempat menjadi calo kartu BPJS Kesehatan yang asli. Aksinya itu akhirnya diketahui pihak puskesmas.
Sejak ketahuan, dia nekat memalsukan kartu BPJS Kesehatan karena bayarannya. Untuk satu kartu BPJS Kesehatan palsu, dia tetap bisa mendapat Rp 80.000.
Oknum mantan ketua RT itu sempat tidak mengaku telah memalsukan kartu BPJS Kesehatan saat didatangi warga dan pihak puskesmas. Bahkan, istrinya, mengaku mendapatkan kartu BPJS Kesehatan langsung dari puskesmas.
Padahal, pada 2014, puskesmas masih belum diperkenankan membagikan kartu BJPS Kesehatan. Itu mengapa Zaenal yakin jika oknum mantan ketua RT itu telah melakukan pemalsuan.
"Puskesmas pada tahun 2014 belum membagikan kartu, tapi (dalam aturannya) nanti tahun 2015 baru puskesmas baru terlibat dalam pembagian kartu. Jadi disitu ketahuan," ujar Zaenal.
Karena kasus itu, oknum mantan ketua RT tersebut akhirnya mengundurkan diri dari jabatannya. Warga berencana melaporkan oknum mantan ketua RT itu ke pihak berwajib.
DJSN mengaku mendapat informasi dari Puskesmas Kecamatan Koja bahwa selain di Koja, kartu BPJS palsu juga beredar di salah satu wilayah di Jakarta Barat yaitu di daerah Kebon Jeruk.
Namun, informasi itu masih harus ditelusuri lebih dalam karena korban pemalsuan kartu BPJS Kesehatan yang berada di Koja, sebagian telah pindah ke daerah Jakarta Barat.
"Semoga tidak ada pelaku lain. Kami belum tahu apakah pelakunya sama atau beda, tapi Jakarta lebih gampang (diketahui) karena Jakarta gampang mendapatkan informasi," ujar Zaenal. [kms]
