DPRD Riau Gelar Paripurna Istimewa Tentang LHP BPK RI 2015

Selasa, 14 Juni 2016 - 00:00:17 WIB
Share Tweet Google +

Metroterkini.com - DPRD Provinsi Riau kembali menggelar sidang Rapat Paripurna Istimewa. Kali ini sidang tersebut mengenai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI, mengenai pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Riau TA 2015. Dalam paripurna itu, Pemerintah Provinsi Riau mendapatkan pengakuan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.

WTP itu diketahui melalui sidang Rapat Paripurna istimewa yang di gelar di gedung DPRD Provinsi Riau, Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, Selasa (16/06/16).

Dalam moment itu, sejumlah pihak menyaksikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan oleh pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Rapat paripurna istimewa ini dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Riau H. Sunaryo, serta dihadiri oleh Gubernur Riau H. Arsyadjuliandi Rachman.

Selain itu, turut hadir Anggota III BPK RI Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi, perwakilan BPK Provinsi Riau dan Forkompimd.

Dalam sambutannya, Sunaryo mengungkapkan, sangat berterima kasih kepada BPK RI karena telah mengunjungi Bumi Melayu Lancang Kuning.

Sunaryo menambahkan, dengan kedatangan BPK RI semoga dapat mendongkrak kemajuan Pemerintah Provinsi Riau.

Disebutkannya, paripurna istimewa DPRD Riau tentang penyerahan hasil pemeriksaan BPK RI terhadap keuangan daerah ini terselenggara atas hasil keputusan bersama dan yang ditandatangani bersama antara enam anggota BPK RI dan ketua DPRD Riau pada 25 Oktober 2010 lalu, yakni antara Drs Rizal Galil dan Johar Firdaus selaku ketua DPRD Riau.

"Kesepakatan itu berisi tentang tata cara penyerahan hasil pemeriksaan keuangan oleh BPK RI kepada perwakilan rakyat melalui DPRD Provinsi Riau, yang diatur dalam pasal yang disepakati dalam pasal 1 ayat 1 bahwa dewan berhak menerima hasil pemeriksaan keuangan daerah oleh BPK ," ungkapnya.

Pengelolaan Pemprov Riau Diakui WTP Dari BPK RI

Prestasi Pemerintah Provinsi Riau dalam pengelolaan keuangan TA 2015 sepertinya terlihat membanggakan. Prestasi itu diungkapkan BPK RI melalui Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi. Hal itu terendus pasca diakui dan diberikan oleh pihak BPK RI pada rapat paripurna yang di gelar di gedung DPRD Provinsi Riau.

Usai menyampaikan sambutannya, Rapat Paripurna istimewa ini kemudian dilanjukan penandatangan dan menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan Pemerintah Pronvinsi Riau TA 2015 oleh pihak BPK RI kepada Pimpinan sidang Paripurna.

Usai menyerahkan, lantas Paripurna dilanjutkan dengan penyampaian sambutan dari pihak BPK RI. Dimana Sambutan tersebut disampaikan oleh perwakilan Pihak BPK RI, yakni Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi. Selain itu, penyampaian tersebut disaksikan dan didengarkan oleh sejumlah pengikut sidang Paripurna istimewa.

Dalam sambutannya, Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi, perwakilan BPK Provinsi Riau, mengungkapkan, pemeriksaan itu dilakukan berdasarkan peranturan perundang-undangan. Dimana aturan itu, mengenai dalam rangka pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan Negara/Daerah. Salah satu nya adalah kewenangan kepala daerah untuk menyusun dan mesyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan Keuangan pasca diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Atas hasil pemeriksaan itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Provinsi Riau tentang pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Riau.

Untuk itu, BPK RI berharap kepada Pemerintah Provinsi Riau, untuk pada tahun yang akan datang agar lebih meningkatkan kualitas informasi dan akuntabilitas laporan keuangan. Pasalnya, saat ini terdapat 3 hal yang harus dibenahi.

Ketiga hal itu, yakni penataan aset tetap masih belum sepenuhnya tertib,pertama penataan aset yang masih belum sepenuhnya selesai dilaksanakan dan masih terdapat sisa aset yang belum ada nilainya.

"Kedua masih terdapat penganggaran yang bukan merupakan kewenangan pemrov Riau sebesar 119,24 miliar.Dan ketidak tepatan pemberian honor atas pekerjaan tugas dan fungsi rutin sebesar 1,39 miliar.Hal tersebut harus segera ditindak lanjuti dan harus dilakukan pembenahan oleh pemerintah Provinsi Riau," Harapnya dihadapan sejumlah pengikut Paripurna istimewa itu.

BPK juga berharap kepada pemerintah provinsi agar rekomendasi BPK dan action plan ( rencana aksi) yang telah disusun dan dapat dilaksanakan agar terwujud adanya perubahan yang bersifat sistematis pada Riau dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian atasi kewajaran laporan keuangannya, serta meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan.

''Kami mengingatkan agar pengelolaan keuangan Pemprov Riau ke depan dilakukan lebih baik lagi," pintanya.

Setelah penyampainnya pihak BPK, selanjutnya Sunaryo selaku pimpinan sidang, kembali melanjutkan sidang Paripurna Istimewa tersebut. Sidang yang terlihat tentram itu berjalan mulus hingga penyampaian sambutan dari pihak DPRD Povinsi Riau.

Dalam sambutannya, Sunaryo mengatakan laporan hasil pemeriksaan BPK RI dilakukan dalam rangka memenuhi amanat Undang-undang nomor 15 tahun 2004, tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.

Selain itu, dirinya juga menambahkan, hasil LHP BPK RI tersebut akan menjadi kajian dan rujukan bagi anggota dewan, khususnya dalam melaksanakan fungsi pengawasan pembangunan di Provinsi Riau.

Sementara itu, Gubernur Riau H. Arsyadjuliandi Rachman mengungkapkan  sangat berterima kasih atas pengakuan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan oleh pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Pasalnya, pengakuan WTP tersebut merupakan tidak terlepas dari kerja keras dari satuan kerja dengan baik.

"Semoga opini kali ini membawa Pemprov Riau untuk akuntabel demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.Terhadap catatan ini, agar ditindaklanjuti supaya tidak ada lagi kesalahan di kemudian hari," sebutnya.

Ia juga menuturkan Opini WTP yang diberikan kepada Pemerintahan yang di pimpin nya bukan tujuan akhir. Sebab opini WTP sebagai cerminan akuntabilitas sehingga menghasilkan kinerja lebih baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat.

"Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada jajaran satuan kerja yang telah bekerja keras untuk menghasilkan WTP tersebut," imbuhnya. [adv/hms]


TULIS KOMENTAR

BERITA TERKAIT