Moratorium Hutan Indonesia Tak Penuhi Target

Rabu, 06 Juni 2012 - 19:48:10 WIB
Share Tweet Google +

Loading...

Moratorium Indonesia terhadap konsesi hutan yang baru tidak akan cukup untuk memenuhi 2020 target pengurangan emisi mengatakan pendukung terbesar dari hutan negara dan rencana aksi iklim.

Menteri Lingkungan Norwegia Bard Vegar Solhjell kepada Reuters menyebutkan, bahwa dua tahun moratorium Indonesia terhadap konsesi penebangan dan perkebunan di lahan gambut dan hutan primer tidak cukup untuk mencapai mitigasi iklim berjanji, atau untuk menghentikan deforestasi di kecepatan yang diperlukan.

Pernyataan Solhjell adalah pertama kalinya Norwegia diakui moratorium mungkin tidak bekerja, demikian kutif Reuters. Ahli lingkungan telah memperingatkan sama sejak moratorium ditandatangani lebih dari setahun lalu. Moratorium tidak termasuk wilayah luas hutan sekunder serta konsesi yang ada di lahan gambut dan hutan primer. Moratorium juga memiliki mengukir-out untuk pertambangan, pengembangan energi, dan beberapa tanaman.

Tapi moratorium tetap penting dalam memperkenalkan reformasi tata kelola, yang dapat menghasilkan keuntungan jangka panjang untuk hutan Indonesia dan masyarakat hutan. Sektor kehutanan di Indonesia telah penuh dengan korupsi, konflik lahan, dan manajemen yang buruk, menyebabkan tingginya tingkat deforestasi dan degradasi hutan.

Moratorium, yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2011 tetapi tidak secara resmi didefinisikan sampai Mei lalu, bertujuan untuk memperlambat laju deforestasi di Indonesia, yang merupakan salah satu yang tertinggi di dunia dan bersama dengan degradasi lahan gambut, menyumbang lebih dari 70 persen dari negara emisi.

Dalam hal ini Indonesia sepakat untuk membentuk moratorium sebagai bagian dari emisi dari deforestasi dan degradasi (REDD +) perjanjian dengan Norwegia. Dibawah perjanjian tersebut, Norwegia akan menyediakan hingga satu miliar dolar dana bergantung pada keberhasilan Indonesia dalam membatasi perusakan padat karbon hutan dan lahan gambut.

Norwegia telah mendorong untuk moratorium pada semua kawasan hutan, tetapi lobi-lobi intensif oleh kepentingan kehutanan yang kuat berhasil membuat moratorium sempit. Pertempuran di moratorium telah di kali mewakili sebuah perjuangan kekuasaan antara Departemen Kehutanan, yang menghasilkan miliaran tahun dari penerbitan konsesi hutan, dan kekuatan REDD tugas +, yang bekerja untuk mereformasi praktek pengelolaan hutan negara dan lembaga.**mongabay.com

loading...

loading...

TULIS KOMENTAR

BERITA TERKAIT