Lembaga Adat Minta Polisi Tak Usut Kasus Tipiring Warga

Jumat, 25 Mei 2012 - 21:35:51 WIB
Share Tweet Google +

loading...

Belasan pengurus Lembaga Adat Petalangan (LAP) Kabupaten Pelalawan mendatangi Mapolres Pelalawan untuk melakukan audiensi dengan Kapolres Pelalawan. Dalam acara audiensi itu, pengurus LAP Petalangan Pelalawan minta agar tidak melakukan pengusutan secara hukum bagi setiap kasus ringan (Tipiring) warga yang ada didaerah ini kedepannya. Karena setiap kasus ringan warga bisa diselesaikan terlebih dahulu secara hukum adat yang berlaku didaerah ini.   

Demikian disampaikan Sekretaris LAP Petalangan Kabupaten Pelalawan, Nazzarudin SH kepada wartawan di Pangkalan Kerinci. Dituturkan Nazzarudin, tadi para pengurus LAP Petalangan Kabupaten Pelalawan yang berjumlah 17 orang pengurus terdiri dari Ketua Umum LAP Petalangan Muktarius, Ketua Majelis LAP,batin dan penghulu adat LAP, bersama kapolres Pelalawan AKBP Guntur Aryo Tejo berserta jajarannya,bertemu di mapolres Pelalawan di pangkalan kerinci.

"Kami dari para pengurus LAP Pelalawan datang dan berjumpa dengan Kapolres Pelalawan selain sebagai ajang silaturrahmi juga menggelar audiensi dengan kapolres tersebut. Pada acara audiensi itu selain kami membahas tentang keberadaan dan mengenalkan masing-masing pengurus  LAP Pelalawan itu sendiri pada kapolres juga tentang wilayah kerja adat yang berlaku di Kabupaten Pelalawan khususnya dibawa kekuasaan wilayah kerapatan adat LAP itu sendiri," tegas sekretaris LAP Pelalawan.

Pada saat audiensi tadi itu kata Nazzarudin, pihaknya juga menjelaskan tentang keberadaan tanah ulayat dan penanganannya yang berlaku dalam Kerapatan adat LAP Petalangan tersebut. "Bahkan kami tadi saat audiensi dengan kapolres sempat langsung menegokan dokumen adat dan dokumen wliayah tanah ulayat dibawa kekuasaan kerapatan adat LAP Petalangan itu sendiri," jelasnya.

Begitu juga Kata Nazzarudin, para pengurus LAP Petalangan  kabupaten pelalawan ketika beraudiensi tadi itu juga meminta pada Kapolres Pelalawan agar tidak langsung melakukan pengusutan secara hukum pidana pada setiap kasus ringan dilakukan warga yang ada didaerah ini seperti kasus penganiayaan,perkelahian antar warga ditengah masyarakat dan sejenis kasus ringan lainnya yang masuk kepihak kepolisian kedepannya.

"Kita dari pihak Lembaga adat minta pada Kapolres bersama jajarannya yang ada didaerah ini tidak mengusut setiap kasus ringan warga yang masuk dilaporkan ke Polres Pelalawan maupun ke Polsek yang ada di Kabupaten Pelalawan.Pasalnya,setiap kasus ringan dilakukan warga masih bisa ditangani dan diselesaikan secara hokum adat berlaku didaerah ini. Tapi kalau pun kasus yang dilakukan warga itu sudah kasus pidana berat dan itu pun kalau kasus itu selagi bias ditangani dana diselesaikan pihak adat secara hokum adat maka kita minta pada kapolres dan jajarannya  agar menyerahkan penyelesiaannya pada pihak adat yang ada didaerah ini dan jangan diusut secara hokum pidana yang berlaku dinegara ini," tegas Sekretaris LAP Petalangan itu.

Semua permintaan para pengurus LAP Petalangan tadi saat acara audiensi itu kata Nazzarudin, ditanggapi dengan positif oleh Kapolres Pelalawan termasuk permintaan penanganan kasus ringan dilakukan warga diselesaikan secara hokum adat yang berlaku bukan secara hokum pidana dikkabulkan Kapolres tersebut."Bahkan Kapolres mengaku masalah penanganan kasus ringan diserahkan pada pihak adat untuk menyelesaikannya sangat membantu pekerjaan pihak kepolisian dalam mengatasi berbagai kasus yang terjadi didaerah ini kedepannya,kata kapolres Pada kami saat audiensi tadi itu," tandas Nazzarudin.

Sebenarnya, kata Nazzarudin, para pengurus adat LAP Petalangan minta pada kapolres untuk tidak mengusut kasus ringan dilakukan warga secara hokum pidana tapi cukup diselesaikan secara hokum adat yang berlaku didaerah ini selain untuk melindungi para warga terhadap berbagai kasus yang menimpanya,juga kasus-kasus ringan dilakukan warga masih bias ditangani dalam ranah hokum adat kita itu sendiri.

Kedepan rencananya Tiga Lembaga Kerapatan Adat yang ada di kabupaten pelalawan seperti LKAM Pesisir dan LAP petalangan serta LAMR Kaqbupaten Pelalawan duduk semeja untuk membahas dan akan mengajukan Ranperda hukum adat dan penyelesaiannya setiap kasus dialami warga secara hukum adat ke Pemkab Pelalawan dibuat Perdanya.**hm

loading...

TULIS KOMENTAR

BERITA TERKAIT