Penegak Hukum Diminta Beritahu Kepala Daerah Jika Periksa Korupsi SKPD

Sabtu, 23 April 2016 - 00:00:06 WIB
Share Tweet Instagram

Metroterkini.com - Menteri Dalam Negeri, Tjahyo Kumolo meminta penegak hukum yang ingin memeriksa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tersandung masalah hukum memberi tahu kepala daerah bersangkutan.

Rilis yang diterima metroterkini.com dari bagian humas Pemkab Bengkalis, Jum'at siang menyebutkan, permintaan ini disampaikan Tjahyo Kumolo saat membuka pembekalan kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Jakarta, Jum'at (22/4/16).

Pembekalan kepemimpinan ini diadakan Kemendagri di Jakarta, diikuti sebanyak 92 kepala daerah dan wakil kepala daerah,  termasuk Bupati Bengkalis Amril Mukminin.

Sebab, kata Tjahyo, akhir-akhir ini banyak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terseret urusan hukum khususnya masalah korupsi.

Untuk itu, Tjahjo juga mengingatkan kepala daerah termasuk Amril Mukminin agar menjalin komunikasi yang baik dengan aparat penegak hukum.

"Kami sudah berkoordinasi dan minta pada Kejaksaaan Agung dan Komisi Pemeberantasan Korupsi (KPK), kalau ada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diperiksa atau apapun, minimal kepala daerahnya dikasih tahu. Salahnya apa, cukup tidak alat bukti," ujar Tjahyo Kumolo.

Menurut Tjahyo, ada beberapa pembangunan daerah yang terganggu karena Kepala ataupun staf Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kerap bolak-balik dipanggil baik oleh Kejaksaan maupun KPK tanpa ada komunikasi yang baik dengan kepala daerah.

"Banyak pembangunan yang terhambat karena aparatur di SKPD, baik itu kepala maupun stafnya bolak balik dipanggil. Makanya kami sudah melakukan koordinasi dengan Kejaksaaan Agung dan dan KPK agar kepala daerah diberi tahu terlebih dahulu sebelum kepala SKPD atau stafnya dipanggil," ungkap Tjahjo. [rdi]


TULIS KOMENTAR

BERITA TERKAIT