Bupati Bengkalis Ikut Pembekalan Kepemimpinan

Jumat, 22 April 2016 - 00:00:10 WIB
Share Tweet Instagram

Metroterkini.com - Sebanyak 92 kepala daerah dan wakil kepala daerah se-Indonesia termasuk Bupati Bengkalis Amril Mukminin mengikuti Pembekalan Kepemimpinan Pemerintah Dalam Negeri Angakatan I Tahun 2016. Kegiatan ini dibuka Mendagri, Tjahjo Kumolo, Jum'at (22/4/16).

Pembekalan ini dalam rangka tingkatkan peran strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mewujudkan Nawacita, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Kegiatan ini dipusatkan di Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Badan Diklat) Kemendagri, Jalan Taman Makam Pahlawan No. 8 Kalibata, Jakarta Selatan, itu belangsung hingga Minggu (25/4/16).

Dalam arahannya, Mendagri Tjahyo Kumolo menekan beberapa hal. Utamanya mengenai sinergisasi tata kelola pemerintah pusat dan daerah serta efektivitas dalam perencanaan anggaran daerah.

"Sinergisasi tata kelola pemerintah, baik antar pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi maupun dengan pemerintah pusat yang harus senantiasa dibangun," pesan Tjahjo.

Tjahyo mengingatkan para kepala daerah yang ingin bertemu dengannya agar tidak menggunakan calo atau makelar. Termasuk melalui keluarga. Tetapi langsung melalui staf resminya.

Terkait dengan soal perangkat daerah yang akhir-akhir ini kerap terseret urusan hukum, Tjahjo berharap komunikasi kepala daerah dengan aparat penegak hukum di daerah harus terjalin baik.

Dia berharap, minimal penegak hukum memberi tahu kepala daerah, jika akan ada pemeriksaan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di daerahnya.

"Kami sudah berkoordinasi dan minta pada Kejaksaaan Agung dan Komisi Pemeberantasan Korupsi (KPK), kalau ada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diperiksa atau apapun, minimal kepala daerahnya dikasih tahu. Salahnya apa, cukup tidak alat bukti," ujarnya.

Dikatakan Tjahjo, ada beberapa pembangunan daerah yang terganggu karena Kepala ataupun staf Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang kerap bolak-balik dipanggil baik oleh Kejaksaan maupun KPK tanpa ada komunikasi yang baik dengan kepala daerah.

"Banyak pembangunan yang bermasalah, yang terhambat karena aparatur di SKPD, baik itu kepala maupun stafnya bolak balik dipanggil. Makanya kami sudah melakukan koordinasi dengan Kejaksaaan Agung dan dan KPK agar kepala daerah diberi tahu terlebih dahulu sebelum kepala SKPD atau stafnya dipanggil," ungkap Tjahjo.

Terkait dengan adanya instruksi Mendagri agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) di kabupaten/kota agar jemput bola dalam melayani administrasi kependudukan, baik itu dalam pelayanan Kartu Tanda Penduduk maupun akte kelahiran, Amril mengatakan, sepulang pembekalan ini akan memanggil Kadis Dukcapil Bengkalis untuk menindaklanjutinya.

"Insya Allah, sehabis pembekalan ini Kepala Disdukcapil akan kita panggil dan instruksikan untuk segera menindaklanjutinya, sehingga data penduduk di Kabupaten Bengkalis benar-benar teradministrasi dengan baik. Sehingga semunya memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Tanda Penduduk dan akta kelahiran," jelas Amril.[rdi]


TULIS KOMENTAR

BERITA TERKAIT