Pansus Rekomendasikan Pemko Lakukan Lobi ke Provinsi

Senin, 14 Mei 2012 - 18:16:22 WIB
Share Tweet Instagram

Berdasarkan laporan hasil kerja Pansus DPRD Pekanbaru terhadap LKPj, Aprizal mengatakan, dari hasil pembahasan yang dilakukan, Pansus menilai dan memberikan rekomendasi bahwa, pada struktur pendapatan daerah seperti Dana Bagi Hasil (DBH), pajak, dan retribusi. Yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Pekanbaru sebagai pendapatan daerah, maka dewan merekomendasi Pemko melakukan lobi kepada provinsi untuk meningkatkan PAD.


Demikian juga permasalahan banjir, Pemko diminta membuat masterplan pembangunan drainase. Selanjutnya mengenai pmbangunan terminal antar kota dan antar provinsi, Pemko diminta aga melakukan penertiban terhadap PO yang ada dan pengusaha Bus untuk beoperasi dalam terminal. Mengenai rencana membangun terminal cargo, karena lahan telah ada maka Pemko diminta memfungsikan lahan untuk menertibkan armada truk yang berkeliaan dalam kota.

"Menyorot persoalan Pemko yang selama ini tak bisa mengukur keberhasilan Rencana Pmbangunan Jangka Panjang (RPJP), maka Pemko diminta merevisi RPJP Pekanbaru tahun 2005-2011, karena tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008. Permasalahan PDAM Tirta Siak juga dianggap masih jauh dari optimal, maka Pemko harus dapat menuntaskan masalah yang melilit PDAM," ungkap Aprizal dalam rapat paripurna di ruang rapat lantai II gedung sementara DPRD, Senin (14/5).

Dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Pekanbaru, Desmianto dan disaksikan Wakil Walikota Pekanbaru, Ayat Cahyadi serta SKPD lainnya, Pansus juga menyampaikan rekomendasi mengenai pembangunan Pasar Cik Puan yang saat ini masih terbengkalai, maka Pemko diminta berkoordinasi dengan Pemprov Riau terhadap status lahan pasar. Pemko juga meminta Pemko membentuk Tim Terpadu melakukan validasi data aset Pemko, sehingga tidak lagi dikuasai pihak yang tidak bertanggungjawab.

"Kita juga minta Pemko menertibkan pelaksanaan pembangunan di Pekanbaru ini, maka Pemko harus mengeluarkan IMB sesuai dengan masterplan yang ada. Pemko juga kita minta membuat Land Banking guna menjamin ketersediaan lahan sesuai dengan tata ruang yang disepakati untuk memudahkan pelaksanaan pembangunan," katanya.

Dalam bidang pendidikan, Pansus DPRD meminta Dinas Pendidikan Pekanbaru melakukan revitalisasi terhadap gedung sekolah yang ada di Pekanbaru, mulai gedung SD hingga SLTA. Demikian juga dalam bidang ketenagakerjaan, Pemko harus serius dan fokus mengatasi persoalan ketenagakerjaan ini. Dalam pelayanan kesehatan, maka Pemko diminta mengoptimalkan kinerja pelayan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat.

"Hal itu dapat dilakukan dengan mengembangkan penyuluhan dan penyebarluasan informasi tentang kesehn kepada masyarkat. Kalau perekonomian rakyat, maka Pemko harus meningkatkan taraf ekonomi masyarakat, baik kualitas maupun kuantitas. Dapat dilakukan dengan membangun pasar modern dan tidak mengenyampingkan pasar tradisional," terangnya.

Ditambahkannya, masalah kebersihan kota, Pemko diminta serius dalam menangani kebersihan. Maka seluruh rekomendasi yang disampaikan Pansus DPRD terhadap LKPj, dapat secepatnya dilaksanakan pada 2012 ini. Sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat terwujud sesuai dengan visi misi Kota Pekanbaru.

"Kita ingin menjaga penghargaan yang telah kita peoleh, seperti penghargaan pembinaan K3, Adipura, Adiwiyata Mandiri, Adiwiyata, dan The Best Location," tutupnya.

Wakil Walikota Pekanbaru, Ayat Cahyadi mengaku akan segera melaksanakan rekomendasi yang diberikan Pansus sebagai masukan dari wakil rakyat terhadap kebijakan pemerintah daerahkedepannya.

"Alhamdulillah kita telah terima rekomendasi hasil kerja Pansus DPRD Pekanbaru. Kita harapkan kerjasama seluruh pihak untuk mewujudkan visi misi kota ini," pungkas Ayat singkat ketika ditemui usai rapat.**urc

loading...

loading...

TULIS KOMENTAR

BERITA TERKAIT