Undang Pejabat Meranti ke Pangkalan Kerinci, RAPP Disorot

Sabtu, 28 April 2012 - 16:56:41 WIB
Share Tweet Google +

loading...

Permasalahan Hutan Tanaman Industri (HTI) PT RAPP kawasan hamparan blok Pulau Padang, Merbau akhirnya akan diputuskan secara bersama dengan melibatkan berbagai kalangan. Baik dari pemerintah provinsi, pusat, termasuk perusahaan dan seluruh elemet masyarakat Berbagai kalangan ikut memberikan tanggapan untuk kesetabilan daerah dan tidak merugikan mana-mana pihak.

Saat ini masyarakat di Pulau Padang dan Meranti banyak yang mempertanyakan soal undangan PT RAPP pada jajaran Pemkab Meranti. Sejak Sabtu (28/04/12) sekitar 50 orang mulai Kepala Dinas sampai wakil Bupati berada di Pangkalan Kerinci, ibukota Pelalawan. Kehadiran mereka adalah atas undangan RAPP dengan agenda kegiatan olahraga bersama managemen RAPP.

Namun anehnya, menjelang diputuskanya kesepakatan tersebut, hari ini (Sabtu/28/04/12), sebanyak 50 orang dari Pemkab Kepulauan Meranti berkunjung ke Pangkalan Kerinci ibukota kabupaten Pelalawan dalam rangka memenuhi undangan PT RAPP. Kehadiran unsur pimpinan dari Pemkab Kep. Meranti ini banyak dipertanyakan beberapa kalangan.

"Ditengah kekawatiran masyarakat dengan gaya lamanya PT RAPP menjamu pimpinan, mulai dari Kadis sampai ke bupati Kabupaten Kepulauan Meranti. Alasan semua itu, pasti ada diel-diel tertentu yang jelas bisa menguntungkan PT RAPP," ujar sumber.

Namun hal itu ditanggapi secara positif oleh seorang praktisi yang juga anggota DPRD Pelalawan dari PAN, Nazaruddin Arnas yang dihubungi terkait ada tamu di Pemkab Kepulauan Meranti yang diundang pihak RAPP.

"Kita tetap berprasangka positif terkait undangn RAPP terhadap tokoh masyarakat dan Pemda Meranti tersebut. Yang jelasa berkenaan degan lahan dan perumahan/pemukiman warga yg termasuk dalam areal perizinan RAPP wajib di inclave. Disamping itu dampak sosial dan alam terhdap lingkungn hidup akibat operasional perusahaan harus menjadi perhatian serius. Yang menjadi poin dalam fakta integritas kesepakatan yg apabila poin tesebut tidak dipenuhi perizinan perusahaan dapat ditinjau kembali," ujarnya.

Dia menyarankan, jika selama ini konflik antara warga Pulau Padang dengan PT RAPP yang belum selesai, perusahaan melalui program CSR PT RAPP juga harus transparan dan benar-benar diperuntukn untuk peningkatan perekonomian masyarakat setempat, bukan hanya terkesan sekedar 'pemadam kebakaran', ketika masyarakat bergolak baru CSR mengalir.

"Jangan sampai lagunya seperti itu lagi. Juga terkait tanaman kehidupan jUga harus sesuai ketentuan dan mengacu kepada aspirasi masyarakat. Tak kalah pentingnya soal tenaga kerja lokal/tempatan juga harus menjadi yang prioritas yg mesti tercantum dalam kesepakatan," ujarnya memberikan saran.

Sementara Asisten I Setdakab Kepulauan Meranti, Ir H Burhanuddin kepada sejumlah wartawan di Selatpanjang. Saat ini pihaknya masih menunggu tim dari masyarakat salah satu desa di Pulau Padang, Kecamatan Merbau.

"Kita menargetkan batas partisipatif bisa dilaksanakan pada bulan Mei nanti. Saat ini, tim dari desa-desa sudah ada yang masuk, tinggal satu desa lagi yang belum. Setelah itu baru tim dari unsur pemerintah (dari Pusat sampai ke Kabupaten) bergabung dengan tim dari desa masing-masing untuk menetapkan batas operasional perusahaan," ungkapnya.

Selanjutnya, setelah ditentukan batas partisipatif tersebut yang akan dituangkan dalam SK, maka akan disampaikan ke Badan Pemantapan
Kawasan Hutan (BPKH) 12 Tanjung Pinang untuk ditetapkan.**nas/def


loading...

TULIS KOMENTAR

BERITA TERKAIT