DBH Migas 2016 Dipangkas, Pemkab Rohil Efesienkan Anggaran

Ahad, 17 Januari 2016 - 00:00:14 WIB
Share Tweet Google +

Loading...

Metroterkini.com - APBD 2016 telah disahkan DPRD, namun strukturnya masih perlu perbaikan. Pasalnya, pemerintah pusat memangkas lagi DBH Migas sebesar Rp150 miliar untuk Kabupaten Rokan Hilir, Riau.

Pengurangan tahun 2015 Rp500 miliar lebih dan dana triwulan keempat 2015 yang ditunda bayar Rp400 miliar lebih. Berimbas, belanja langsung terancam tidak ada.

“Tahun 2015, kita pengurangan Rp500 miliar lebih, kemudian tahun 2016 ini terjadi pengurangan lagi Rp150 miliar. Dana yang kita terima triwulan keempat, tidak dibayarkan oleh pusat, ditunda bayar, sebesar Rp400 miliar lebih,” ungkap Plt Sekda Rohil, Drs. H. Surya Arfan, akhir pekan lalu saat memimpin rapat di lantai IV kantor bupati.

Untuk itu tambah Sury Arfan, yang semula struktur APBD Rohil yang sudah disekati dengan dewan (23/12/15) pukul 02.00 WIB lalu, terjadi pergeseran-pergeseran sesuai dengan kemampuan dana yang ada.

“Andaikan dana Rp400 miliar itu tidak disalurkan pemerintah pusat nantinya pada akhir tahun 2016, maka ada sekitar Rp1 triliun lebih kita akan mengurangi semua kegiatan kita,” katanya.

Maka apabila terjadi pengurangan Rp1 triliun lebih, hampir semua kegiatan tidak ada, Pemkab Rohil hanya belanja tidak langsung saja, berupa belanja pegawai, belanja listrik serta sejenisnya, karena Rp1,02 triliun yang harus dibintang di APBD itu.

“Andai kata Pak Penghulu sekalian, yang kemaren masuk dalam APBD kok ngak jadi dilaksanakan, itulah penyebabnya. Pak camat nanti tolong disosialisaskan kepada masyarakat, ini bukan kesengajaan kita, tapi kebijakan pusat,” sebut Surya.

Menurut Surya Afran pihaknya telah membicarakan dengan DPRD dan berkomitmen tidak bisa membiarkan seperti ini dan mencoba mencari solusi berdasarkan pengalaman yang dilakukan

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang mengutus kepala Bappeda, Dispenda, Sekda dan Komisi B DPRD berangkat ke Jakarta, dan akhirnya berhasil mendapatkan dana sekira Rp300 miliar.

“Tidak tertutup kemungkinan untuk Rokan Hilir kita rancang untuk berangkat kesana, mungkin dua rombongan Pak Ketua, saya sendiri, kemudian Tim TAPD kita mempertanyakan dana yang harus kita terima tapi tidak mereka salurkan oleh pemerintah pusat,” pungkas Surya. [adv/pemkab]

 

loading...

loading...

TULIS KOMENTAR

BERITA TERKAIT