Sejumlah Perusahaan Besar Dinilai Kangkangi UU Naker

Senin, 19 Maret 2012 - 19:01:41 WIB
Share Tweet Instagram

Selama ini Disnakertrans Kabupaten Kepulauan Meranti menilai sejumlah perusahaan dinilai telah mengabaikan UU Naker yang ada karena perusahaan tidak pernah melaporkan nakernya ke wilayah/daerah operasionalnya terutama di Kabupaten Kepulauan Meranti. Hal tersebut dibantah Heru Hardono, Senior Manager General Affair Kondur Petroleum SA, terkait belum adanya laporan sejumlah tenaga kerja ke Disnakertrans.

Menurutnya, itu hanya kekeliruan belaka. Pihaknya telah melaporkan  tenaga kerjanya ke Dinas dan instansi terkait, melalui  Kepala Dinsnakertrans yang lama.

"Merujuk pada Pasal 6 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di perusahaan, sejauh ini Kondur Petroleum S.A sudah melaksanakan kewajibannya dengan menyerahkan Wajib Lapor Ketenagakerjaan Tahun 2011 yang ditandatangani Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja & Transmigrasi Kab. Kep. Meranti, 19 Juli 2011. Perusahaan wajib mendaftar kembali paling lambat 1 Juni 2012 sesuai dengan halaman pengesahan pada formulir Wajib Lapor Tahun 2011," ujarnya.

Seperti disampaikan,  Ir. Burhanudin, Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemkab Kepulauan Meranti, belum lama ini yang menyebutkan perusahaan-perusahaan yang berada di Meranti tidak mendaftarkan karyawan mereka."Data yang kita miliki, sangat banyak sekali perusahaan di Pemkab Meranti yang sampai detik ini belum memiliki niat baik untuk mendaftarkan pekerja atau karyawan mereka kepada kita (Dinsosnakertrans, red). Tidak kita pungkiri, memang ada beberapa perusahaan yang mau mendaftarkan jumlah karyawan mereka," kata Ir Burhanudin.

Tambahnya, seperti yang dilakukan sub kontraktor PT. Kondur PSA di Pulau Merbau, Kecamatan Merbau, dimana ketika ada masalah dengan pihak PT Kondur sebuah perusahaan pengeboran minyak bumi di kawasan itu, dikarenakan adanya pemutusan kontrak secara sepihak, akhirnya pihak perusahan sub kontraktror baru ramai-ramai mendaftarkan karyawannya.

Perusahaan sub kontraktor dari Kondur PSA yang dimaksud seperti PT Elnusa Indonesia yang mendapatkan kontrak pekerjaan Wellservice untuk fracturing job di lapangan pada tahun 2011 lalu, dimana atas permintaan stakeholder harus mempekerjakan sejumlah karyawan lokal untuk non skill worker dan non certified worker, sehingga PT Elnusa Indonesia melalui CV Malaka merekrut tenaga kerja lokal untuk membantu operasional Rig Wellservice di lapangan.

"Namun karena pekerjaan yang dikontrakkan ke PT Elnusa telah selesai sebelum ditargetkan, maka terjadilah pemutusan hubungan kerja antara CV Malaka dengan tenaga kerja lokal dan CV Malaka dengan PT Elnusa Indonesia. Dan masalah inilah yang membuat mereka meminta pendapat ke Dinsosnakertrans untuk penyelesaiannya oleh CV Malaka yang menghadapi tuntutan tenaga kerja lokal atas kontrak PKWT mereka yang setahun," sebutnya.

Terkait perusahaan perusahaan skala besar yang belum mendaftarkan karyawannya di dinas ini antara lain adalah PT Kondur, PT Samporna, PT SRL, PT RAPP, PT Golden Bintangor  Timber, PT Seraya, dan puluhan perusahaan galangan kapal, maupun ratusan pengusaha panglung arang dan sagu yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti.**def


TULIS KOMENTAR

BERITA TERKAIT