Rumah Kos Ponorogo Tak Berizin Akan Ditutup

Senin, 11 Januari 2016 - 00:00:07 WIB
Share Tweet Instagram

Metroterkini.com - Rumah kos yang disalahgunakan  akan dikenakan sanksi tegas oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Hal tersebut terkait sudah diusulkannya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang rumah kos.

Tindak lanjut dari hal itu,  bertempat di ruang paripurna, Senin (11/1/16) berlangsung acara Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo dengan agenda pembacaan Penjelasan Bupati terhadap usulan Raperda tentang rumah kos.

Tampak hadir pada acara itu antara lain Pj. Bupati Ponorogo Maskur, Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo, Forpimda, Sekretaris Daerah, Kepala SKPD, serta para Camat se-Ponorogo.

“Sehubungan dengan perkembangan Kabupaten Ponorogo sebagai kota pendidikan, industri perdagangan dan pariwisata yang mempunyai konsekuensi semakin bertambahnya jumlah pelajar, mahasiswa, karyawan/karyawati baik dari dalam maupun luar daerah yang menetap di tempat tinggal sementara. Hal ini menjadikan usaha rumah kos meningkat secara signifikan,” kata Pj. Bupati Ponorogo, Maskur.

Menurutnya, Pemkab Ponorogo mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan atas kepentingan semua pihak. “Termasuk menciptakan ketentraman dan ketertiban dalam lingkungan masyarakat melalui penerbitan regulasi yang berupa Peraturan Daerah tentang ijin usaha rumah kos, yang diharapkan mampu memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari dampak yang mungkin dapat ditimbulkan,” paparnya.

Disisi lain juga dapat memberikan kepastian hukum, keamanan dan kenyamanan bagi pengusaha termasuk penghuninya.

Sedangkan Wakil ketua DPRD Ponorogo, Slamet Harianto juga menegaskan bahwa perlunya segera dibuat Perda tentang regulasi rumah kos berikut sangsi-sangsi jika rumah kos tersebut menyalahi aturan.

“Penerbitan Regulasi rumah kos memang sudah dirasa perlu ditertibkan, karena memang realitanya banyak rumah kos di Ponorogo yang ber operasi dengan tanpa pengawasan, penerbitan ijin usaha rumah kos ini diharapkan mampu menertibkan para pengusaha maupun penghuni rumah kos agar lebih tertib,” terang  Slamet Harianto

Rapat paripurna ini diakhiri dengan penandatanganan bersama  nota kesepakatan antara Pemkab Ponorogo oleh BPj. Bupati Ponorogo, Maskur dan Ketua DPRD Ponorogo, Ali Mufhti tentang Raperda Rumah Kos. [nur]


TULIS KOMENTAR

BERITA TERKAIT