Renovasi Ruangan Ketua DPRD Meranti Terbengkalai

Selasa, 13 Maret 2012 - 13:13:10 WIB
Share Tweet Google +

Loading...

Hafizoh Sag Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti dalam beberapa bulan terakhir harus pindah ruangan kerja di ruangan yang selama ini di tempati oleh Sekwan. Pasalnya, ruangan ketua dewan yang berada di lantai sampai saat ini pengerjaanya belum usai, alias terbengkalai.

Pengerjaan renovasi ruangan ketua DPRD yang sampai saat ini belum kunjung selesai pengerjaanya dipetanyakan salah seorang warga, Andi pada metroterkini.com di Selatpanjang. Andi mengaku penasaran dan harus menggeleng-gelengkan kepalanya mempertanyakan kinerja dan pengawasan instansi terkait. "Saya sebenarnya sudah empat kali ingin menemui ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti. Namun karena kesalahan saya juga tidak mau bertanya kepada staf yang ada, dan hanya berpaku kepada kondisi ruangan ketua dewan yang acak-acakan, saya selalu mengurungkan niat untuk bertemu ketua dewan," ujarnya.

Andi melanjutkan, setiap kali dia naik ke lantai 2 gedung wakil rakyat dan melihat kesisi kanan tangga lantai dua, selalu saja kondisinya masih acak-acakan. "Kalau tidak salah renovasi ruangang ketua dewan kalau tidak salah di kerjakan menggunakan anggaran tahun 2011. Lantas kenapa sampai siap saat ini pekerjaanya belum siap, lalu kemana pula pimpinan dewan ngantor,"

Warga lainya, Qodir menilai jika terbengkalainya renovasi pekerjaan ruangan ketua DPRD menandakan di gedung dewan ini banyak yang tidak beres, alis banyak menumpuk permasalahan yang tidak bisa di selesaiakan. Kondisi ini menandakan dewan tidak mampu menyelesaikan persoalan. "Mungkin saja bisa masalah yang tertunda atau memang masalah yang tidak mau di selesaikan, atau bahkan masalah yang sengaja di ciptakan demi memenuhi ambisi politis maupun pribadi mereka," ujar Qodir.

Menyikapi persoalan pekerjaan ruangan ketua dewan yang terbengkalai ini, banyak kalangan menyikapi bahwa rekanan selama ini tidak memiliki kemampuan dalam hal pekerjaan. Pihak terkait seperti Kejaksaan harus tanggap karena pekerjaan tersebut bermasalah dan paketnya merupakan dana APBD 2011 sementara saat ini telah masuk APBD 2012. Dikawatirkan, pekerjaan belum siap pencairan telah dilakukan seratus persen dan hal tersebut jelas-jelas melanggar aturan dan hukum.**def


loading...

loading...

TULIS KOMENTAR

BERITA TERKAIT