Komisi III DPR: Pimpinan KPK Baru Awasi Pengadaan Buku Kemendikbud

Komisi III DPR: Pimpinan KPK Baru Awasi Pengadaan Buku Kemendikbud

Metroterkini - Terpilihnya 5 pimpinan KPK yang baru menuai kontroversi. Anggota Komisi III DPR ini meminta agar semua pihak tidak memandang sebelah mata terhadap pimpinan KPK yang dipilih dewan itu.

"Jangan underestimate dulu, tapi biarkan mereka menunjukkan kerjanya. Tidak perlu lah dikasih jangka waktu 100 hari, yang penting bisa nggak sesuai komitmennya," ungkap Anggota Komisi III DPR Dwi Ria Latiha dalam diskusi di Waroeng Daun, Jakpus, dilansir Detik Sabtu (19/12/2015).

Lima pimpinan baru KPK dinilai akan menumpulkan peran lembaga pemberantasan korupsi itu karena lebih ingin berfokus pada aspek pencegahan dibanding penindakan. Banyak kalangan menilai DPR memilih orang-orang yang akan bersahabat dengan dewan sehingga tak akan 'memakannya'.

Ria menyebut selama ini KPK kebanyakan hanya berfokus untuk 'menyikat' DPR. Padahal dari sisi eksekutif maupun yudikatif juga banyak yang melakukan korupsi.

"Fokusnya DPR atau ketum partai karena isunya seksi. Coba itu misalnya dari ekesekutif, yudikatif juga dihajar. Jangan hanya hajar yang seksi untuk pemberitaan," tutur Ria.

Kepada pimpinan KPK baru yang juga hadir dalam diskusi, Saut Situmorang, Ria menantang agar dirinya berani mengusut salah satu kementerian yang dinilainya rawan terjadi korupsi. Korupsi di Kementerian Pendidikan disebutnya terjadi dari jajaran paling bawah.

"Kementerian pendidikan itu banyak (terjadi korupsi), dari atas sampai bawah. Soal pengadaan buku, coba pak Saut itu dicek. Apa sampai bawah. Tiap tahun buku ganti terus," klaim politisi PDIP itu.

Mengenai kontroversi yang terjadi di publik, Ria tetap optimis bahwa pimpinan KPK yang baru tetap akan bekerja dengan baik dalam upaya pemberantasan korupsi. Namun ia juga berpesan agar pencegahan dan penindakan dalam kasus korupsi harus sejalan.

"Bicara pencegahan atau penindakan, harus stimultan, harus sama-sama. Kalau cuma pencegahan itu akan dilupakan orang, kalau cuma bicara penindakan saja, ngejarnya legislatif terus, nanti KPK nyungsep. Eksekutif korupnya juga banyak," ucap Ria.

Selain itu, ia berpesan agar KPK terus menjalin kerjasama dengan lembaga penegak hukum lainnya. Ria bahkan memberi saran kepada Saut, apabila ingin benar-benar berfokus pada pencegahan, maka itu benar-benar harus dilakukan dari tingkat paling dasar.

"Pak Saut, budayakan agar KPK sinergi dengan Polri dan Kejaksaan. Budaya malu dibudayakan, sampai anak-anak sekolah. Kalau perlu ada materi pencegahan korupsi dalam pelajaran, termasuk juga di dunia perkantoran," ucapnya.

"Lalu jangan anggap KPK punya sendiri. harus collective collegial, jangan banci kamera. Lihat kamera langsung hap. Jaga perilaku, jangan aneh-aneh, jangan lagi itu pak Saut (di KPK muncul skandal) ada foto-foto porno," lanjut Ria.

Saut sendiri mengatakan dirinya memiliki konsep agar Indonesia zero corruption. Untuk mencapai itu, ia setuju bahwa diperlukan kerja sama dengan lembaga penegak hukum lain dan juga semua pihak.

"Tapi juga ada persaingan. Sistem antikorupsi seperti apa sih? harus fleksibel dalam mengejar. Windows sama Mac aja bisa kerjasama," kata Saut pada kesempatan yang sama.

Pria yang lama bertugas di BIN tersebut mengaku ingin menginspirasi banyak orang agar tidak melakukan korupsi. Caranya disebut Saut adalah dengan menunjukkan perilaku yang benar dan mengajak dialog atau mengobrol.

"80 persen pencegahan, kita akan lebih menyelamatkan negara. Itu tidak berdarah-darah, pajak naik. Uang kita banyak tapi dipegang orang-orang tertentu. Saya ingin membuat super komputer, in line dengan e-KTP. Negara lain sudah punya tiga, kita satu pun tidak punya," beber Saut.

"Jadi jangan melulu DPR. Kita harus membangun bersama seperti Lee Kuan Yew tahun 1960," tutupnya.[dtk]

 

Berita Lainnya

Index