Masrul Kasmy: Pembentukan BNK Hak Penuh Pusat

Selasa, 28 Februari 2012 - 20:38:26 WIB
Share Tweet Google +

loading...

Sampai saat ini Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Kepulauan Meranti masih belum terbentuk. Menurut Wakil Bupati Kepulauan Meranti Drs H Masrul Kasmy MSi, bahwa setelah dilakukan koordinasi dengan BNN Pusat (BNNP), pembentukan BNNK Kepulauan Meranti menunggu keputusan BNNP.

"Sebelumnya memang kebiasaan yang terjadi Wakil Bupati otomatis menjabat sebagai Ketua BNK. Namun saat ini mekanismenya tidak lagi seperti itu. Ketua BNNK dan jajaran pengurus itu menjadi domain BNNP untuk menunjuk siapa pengurusnya. Kami sudah desak BNNP untuk segera membentuk. Kita tunggu saja," jelas Wakil Bupati Masrul Kasmy yang prihatin atas fenomena semakin maraknya peredaran Narkoba di Kabupaten Kepulauan Meranti.

"Memang benar kita sudah mengurusnya untuk segera membentuk BNNK. Namun hingga saat ini belum ada tindak lanjut dari BNNP. Bisa saja yang menjadi pengurus BNNK adalah dari masyarakat sipil atau penyidik kepolisian sendiri. Saat ini tidak boleh lagi Wakil Bupati yang menjabat ketua BNNK seperti yang selama ini terjadi di kabupaten/kota yang telah ada," ujar Wabup.

Sementara Kepala Kantor Kesbang Polinmas Askandar menambahkan, bahwa saat ini sistim kerja BNNK tidak lagi seperti yang selama ini terjadi, sebab BNNK adalah lembaga penindakan dan sekaligus penyidikan seperti halnya yang diperankan BNNP saat ini dalam menindak para pilot yang terjerat Narkoba. Dulu lanjut Askandar, BNK adalah lembaga koordinasi dan pembinaan, bukan lembaga penindakan dan penyidikan, namun saat ini perannya semakin diperkuat.

"Untuk jabatan ketua BNNK bisa saja berasal dari sipil atau pejabat minimal eselon III, sementara ada sejumlah jabatan kepala seksi dalam kepengurusanya harus diisi oleh pihak kepolisian karena bidang penindakan dan penyidikan. Jadi pejabat eselon III tersebut otomatis adalah pejabat pusat dari BNNP yang ditugaskan ke daerah. Jadi kami masih menunggu. Pemkab Kepulauan Meranti siap membantu pembentukan BNNK itu sendiri," jelas Kakan Kesbang Askandar.

Tes Urin

Sementara itu, terkait semakin bertambahnya kalangan birokrasi baik dari pegawai negeri sipil maupun honor dan tenaga kontrak di lingkungan pemerintah kabupaten Kepulauan Meranti yang terlibat Narkoba, Wakil Bupati menegaskan bahwa dalam waktu dekat akan ada kebijakan yang dilakukan Pemkab Kepulauan Meranti untuk melakukan tes urin terhadap aparatur pemerintahan yang ada di Pemkab Kepulauan Meranti.**rls/ryn


loading...

TULIS KOMENTAR

BERITA TERKAIT