Assesment Diduga Bermasalah, Pejabat Riau Non Job Diperikasa

Jumat, 11 Desember 2015 - 00:00:15 WIB
Share Tweet Instagram

Metroterkini.com - Tim Penyidik Inspektorat Jendral (Irjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat dan mantan yang kini nonjob di Riau. Pemeriksaan dipusatkan di Balai Diklat BKPPD Riau, Jalan Ronggowarsito, Pekanbaru.

Anehnya, sejumlah pejabat yang dipanggil, justru tidak mengetahui prihal pemeriksaan tersebut. Namun setelah dihadapkan dengan para penyidik dari Irjend Kemendagri, ternyata berkaitan dengan pelantikan pejabat eselon tinggi pratama di lingkungan Pemprov Riau beberapa waktu lalu.

Kuat dugaan, pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat dan mantan yang kini berstatus nonjob tersebut berkaitan karena adanya kejanggalan dalam proses mutasi dan assesment pejabat di Riau yang diduga dilakukan Plt Gubri, Arsyadjuliandi Rachman.

"Memang yang ditanya berkaitan dengan proses pelantikan. Kami tidak tahu soal ini, tiba-tiba kami ditelpon diminta menghadap penyidik dari Irjend Kemendagri," kata salah seorang mantan pejabat yang enggan disebutkan namanya, Jumat (11/12/15).

Menurut mantan pejabat, dirinya diminta jujur terkait persoalan assesment pejabat tinggi pratama yang di lingkungan Pemprov Riau beberapa waktu lalu. Masing-masing pejabat juga diminta untuk memaparkan persoalan mutasi pejabat meski bukan domainnya untuk menjawab.

"Tidak apa-apa, jujur saja, kita terbuka saja. Tidak ada yang perlu ditutupi, saya tidak ada kepentingan dengan bapak, bapak juga tidak ada kepentingan dengan saya," ungkap penyidik, seperti ditirukan mantan pejabat tersebut.

Berdasarkan pantauan di lapangan, sejumlah pejabat yang diperiksa Tim Penyidik dari Irjend Kemendagri diantaranya mantan Kadispora Edi Satria, mantan Kepala BPMPD Irhas Irvan, mantan Asisten II Setdaprov Riau Wan Amir Firdaus.

Sementara Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Provinsi Riau, Asrizal menyatakan proses assesment hingga pelantikan pejabat tinggi pratama diyakini sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut Asrizal mengacu UU Nomor 5 2014 serta Permanpan Nomor 13 Tahun 2015. Selain itu, Asrizal juga mengaku terkait proses assesment dan pelantikan pejabat juga sudah divasilidasi oleh Komite Aparatur Sipil Negara (KASN). [**rt]


TULIS KOMENTAR

BERITA TERKAIT