DPRD Riau Wacanakan Bentuk Pansus Main Stadium PON

Rabu, 22 Februari 2012 - 17:47:04 WIB
Share Tweet Google +

Adanya permintaan sebagian anggota dewan untuk membentuk Panitian Khusus tentang Main Stadium dan infrastruktur PON berdasarkan Perda nomor 5 tahun 2008 yang telah berakhir Desember 2011 kemarin, membuat pro dan kontra dikalangan anggota DPRD Riau. Ada yang berpendapat tidak perlu menunggu audit dulu, dan sebagian mengatakan harus ada audit baru dibentuk Pansus.

Hal ini diungkapkan Ketua DPRD Riau, Djohar Firdaus kepada Riauterkini, Rabu (22/2) di gedung DPRD Riau. Katanya, Pansus tidak bisa dibentuk sebelum ada audit dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), untuk itulah lanjutnya, biarkan BPKP melakukan audit dulu baru setelah itu dibentuk Pansus.

"Logikanyakan begini, kita tidak mungkin membahas suatu hal, kalau materi dan pokok yang akan kita bahas belum ada objeknya. Artinya, anggarannya sudah tersedia sesuai Perda nomor 5 tahun 2008, tapi kok Perda habis anggaran kok kurang. Jadi harus ada audit BPKP dulu baru nanti kita bentuk Pansusnya," katanya.

Untuk itulah, kata Djohar berdasarkan pertemuanya dengan pihak BPKP dan Badan Anggaran (BA) Kementerian Keuangan, dia mengungkapkan bahwa secepatnya tim audit BPKP akan menyelesaikan audit agar dewan secepatnya membentuk Pansus. "Dan ini sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan tata tertib di DPRD kita, semua disebutkan harus sesuai Perda," ujarnya.

Masalah pembentukan Pansus ini, muncul saat Pemprov mengajukan prolegda tentang revisi Perda nomor 5 tahun 2008 tentang Main Stadium dan infrastruktur PON Riau. Dimana Perda ini sudah berakhir masa berlakunya Desember tahun 2011 kemarin, tapi anehnya Pemprov tetap mengajukanya dengan nama revisi Perda nomor 5 tahun 2012.

Sementara itu Kepala Biro Hukum Setdaprov Riau, Kasiaruddin mengatakan. Pada tahun 2011 saat pembahasan APBD tahun 2012 sudah dibahas tentang Perda nomor 5 tahun 2008 ini, dan dewan tidak merasa keberatan waktu itu. Jadi menurut Kasiaruddin secara analisis hukum administrasi dewan sudah menerima dan menyetujuinya.

"Jadi dari segi analisi hukum admintrasi negara, materinya sudah diketahui dewan bahwa ada pembahasan. Dan bahkan diakui sudah dianggarkan di APBD tahun 2012 sebesar Rp71 miliar, apakah langsung atau tidak langsung pada dasarnya dewan setuju. Tapi kenapa saat pembahasan prolegda dipertanyakan lagi. Jadi menurut saya biarkan BPKP melakukan audit dulu sementara kami akan melengkapi dan menyempurnakan aturan hukumnya," katanya.**


TULIS KOMENTAR

BERITA TERKAIT