APBD Bengkalis 2012 Belum Akomodir Hasil Musrenbang

Selasa, 21 Februari 2012 - 02:17:39 WIB
Share Tweet Google +

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis tahun 2012 dinilai masih belum mengakomodir secara maksimal hasil musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang). Baik itu hasil musrenbang di tingkat desa/kelurahan, kecamatan bahkan tingkat kabupaten.

“Kita menilai APBD tahun 2012 ini masih belum berpihak sepenuhnya pada kepentingan masyarakat. Indikasinya terlihat dari besaran anggaran serta prioritas kegiatan yang ada di mayoritas SKPD Pemkab Bengkalis, termasuk hasil musrenbang yang belum terakomodir secara maksimal,” tegas Oce Saputra, sekretaris DPD Partai Gerindra kabupaten Bengkalis.

Disampaikannya, program pemberantasan  kemiskinan serta pemberdayaan ekonomi masyarakat masih belum signifikan. Seperti pemberdayaan pelaku usaha kecil dan menengah (UKM), pengembangan sektor perkebunan, pertanian maupun perikanan masih jalan di tempat, tidak menyentuh kebutuhan pelaku usaha tersebut secara langsung.

Bahkan ujar Oce, pada tahun 2012 ini ratusan miliar dana APBD tersedot untuk program yang tidak menyentuh langsung masyarakat. Sebut saja penyertaan modal ke BUMD PT.Bumi Laksamana Jaya (BLJ) sebesar Rp 300 miliar, penyertaan modal ke Bank Riau-Kepri Rp 20 miliar maupun alokasi dana hibah untuk organisasi-organisasi yang menembus Rp 233 miliar.

“Jadi pelaksanaan musrenbang mulai dari tingkat desa sampai kabupaten hanya sebatas seremonial saja, tanpa ada follow up yang dituangkan dalam APBD. Perlu juga dipertanyakan penyertaan modal yang sangat besar kepada PT.BLJ maupun ke Bank Riau-Kepri setiap tahunnya. Sementara petani karet, kelapa atau nelayan tradisional membutuhkan sentuhan langsung dari program pembangunan itu sendiri,” papar Oce.

Ia mengajak seluruh masyarakat di Negeri Junjungan untuk mengawasi langsung kegiatan pembangunan tahun ini. Juga ditambahkannya program usaha ekonomi desa-simpan pinjam (UED-SP) yang terkesan hanya bagi-bagi duit Rp 1 miliar kepada setiap desa.

Akan Diawasi
Secara terpisah Wakil Ketua DPRD Bengkalis Hidayat Tagor Nasution yang ditanya soal masih kecilnya alokasi anggaran untuk pemberdayaan masyarakat, termasuk tidak terakomodirnya hasil Musrenbang, menyebut bahwa yang tertuang dalam APBD mayoritas usulan dari Pemkab Bengkalis.

“Di DPRD apa yang kita bahas adalah usulan kegiatan serta program kerja dari seluruh SKPD. Soal belum terakomodirnya mayoritas usulan masyarakat melalui musrenbang, sebenarnya tidak juga. Namun patut dicatat bahwa dewan akan mengawasi kinerja seluruh SKPD, dans etiap 6 bulan sekali akan dilakukan evaluasi bersama kepala daerah,” ujar Tagor.

Wakil Ketua I DPD Partai Demokrat Riau itu mengakui kalau pada tahun 2011 lalu masih banyak SKPD yang kinerja rendah, sehingga sasaran pembangunan itu tidak menyentuh ke masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur. Kedepan, pengawasan terhadap kinerja SKPD akan terus dilakukan, mulai dari realisasi kegiatan sampai penyerapan anggaran.**us

loading...

loading...

TULIS KOMENTAR

BERITA TERKAIT