DPD- FSBDSI Minta Polres Kampar Serahkan 4 Karyawan yang Ditahan

Rabu, 04 November 2015 - 00:00:03 WIB
Share Tweet Google +

Metroterkini.com  – Ketua Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Buruh Demokrasi Seluruh Indonesia ( DPD- FSBDSI) Provinsi Riau, Faigizaro Zega meminta polres Kampar menyerahkan proses hukum 4 karyawan PT. Johan Sentosa Sei Jernih (PT.JSSJ) yang ditahan agar diserahkan ke Dinas Sosial dan Tenaga kerja Kabupaten Kampar, Selasa (2/11/15).

Permintaan itu dilayangkan Zega dalam surat bernomor: 88/DPD-FSBDSI/XI/PBR/2015 yang dikirimkan ke Polres Kampar, Senin, (2/11/15) kemarin.

Dalam surat itu Zega memaparkan bahwa proses hukum terhadap 4 karyawan PT. JSSJ, Donres Sianturi, Sahat Parlindungan Silalahi, Nurman, Paulinus Felinus Mendrofa seharusnya ditangani Disosnaker Kampar.

Hal sesuai dengan pasal 137 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dan pasal 182 BAB XV Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Dimana pada Pasal 182 ayat (1) menyebutkan, selain penyidik pejabat polisi negara republik Indonesia, juga kepada pegawai pengawas ketenagakerjaan dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian ayat (2) menyebutkan, Penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang: a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran pidana bidang ketenagakerjaan, b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan, c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan, d. melakukan pemeriksaan dan penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang ketenagakerjaan, e. melakukan pemeriksaan atas surat/atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang ketenaga kerjaan, f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan, dan g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang menyebutkan tentang adanya tindak pidana di bidang ketenagakerjaan.

Dan ayat (3) menyebutkan, Kewenangan penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Zega kepada wartawan, Selasa siang di Pekanbaru menjelaskan, penangkapan dan penahanan terhadap 4 karyawan PT. JSSJ yang dilakukan pihak Polres Kampar, Kamis, 29 Oktober 2015 lalu, berawal dari aksi mogok ratusan karyawan menuntut hak-hak normatif mereka yang belum dibayar perusahaan. Padahal hak-hak normaatif  itu tertuang dalam Kesepakatan Kerja Bersama (KKB).

Ratusan karyawan yang tergabung dalam Federasi Serikat Buruh Demokrasi Seluruh Indonesia (FSBDSI) ini menyampaikan sebanyak 37 tuntutan ke perusahaan yang bergerak disektor perkebunan kelapa sawit tersebut.

Sampai sejauh ini negosiasi antara karyawan dengan perusahaan yang dimediasi Disosnaker Kampar belum menemui titik temu. [rdi]

loading...

loading...

TULIS KOMENTAR

BERITA TERKAIT