Menhut Putuskan Lahan Masyarakat Diluar HTI RAPP

Kamis, 02 Februari 2012 - 18:18:58 WIB
Share Tweet Google +

loading...

Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan tetap mempertahankan izin hutan tanaman industri (HTI) di Pulau Padang, Kabupaten Kepulauan Meranti Riau. Untuk mengakomodasi masyarakat di dalam dan sekitar konsesi perusahaan Menhut meminta untuk melakukan pemetaan kembali dan memastikan lahan milik masyarakat dikeluarkan dari areal HTI milik PT RAPP.

Demikian disampaikan Menhut di Jakarta, Kamis (2/2/11) yang menyatakan keputusan soal kelanjutan HTI di Pulau Padang berdasarkan hasil rekomendasi dari tim mediasi yang digawangi Dewan Kehutanan Nasional. “Tim sudah menyampaikan fakta-fakta lapangan. Saya sudah memutuskan HTI di Pulau Padang bisa berjalan dengan sejumlah persyaratan,” kata dia usai membuka Pelatihan Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan Bagi Pejabat Kemenhut.

Kemenhut menerbitkan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) HTI kepada PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) seluas 41.205 hektare (ha) melalui Surat Keputusan Menhut No.327/Menhut-II/2009. Belakangan, terdapat tuntutan pencabutan izin tersebut dari kelompok yang mengklaim mewakili masyarakat Pulau Padang.

Berdasarkan laporan tim, menurut Menhut, lahan masyarakat yang memang berada di dalam areal HTI akan dikeluarkan dari areal kerja perusahaan. Dalam proses tersebut akan dilakukan tata batas yang melibatkan masyarakat. “Sedang untuk lahan yang diketahui berupa dom (lahan gambut dalam) nantinya akan di-enclave (dikeluarkan dari areal konsesi) dan ditetapkan sebagai kawasan lindung,” ujar Menhut.

Lanjutkan, pengalokasikan areal HTI untuk kawasan lindung dan lahan masyarakat sebenarnya sudah diatur dalam izin yang diberikan kepada perusahaan. Dalam izin tersebut, pengelola HTI diharuskan mengalokasikan lahan minimal 30% untuk tanaman kehidupan, tanaman unggulan setempat dan kawasan perlindungan. “Hal ini (alokasi lahan) sebenarnya sudah diatur dalam izin yang diberikan kepada perusahaan tetapi kami ingin tegaskan kembali,” katanya.

Menhut mengakui, belakangan ada tuntutan dari sekelompok orang untuk mencabut izin HTI di Pulau Padang. Dia menegaskan bahwa dirinya tidak bisa ditekan dalam mengambil keputusan. Menurutnya, untuk mencabut izin HTI ada prosedur yang sudah diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
“Izin bisa dicabut jika melakukan kesalahan. Tapi itu juga harus melewati prosedur,” tegasnya.

Keputusan yang diambil untuk izin HTI di Pulau Padang diharapkan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat yang ada di dalam dan sekitar hutan. Menurut dia untuk penyelesaian berbagai konflik di kawasan hutan yang ada, jajaran Kemenhut memang harus mengedepankan rasa keadilan. Dia memprediksi konflik lahan akan meningkat pada tahun 2012-2013 seiring meningkatnya suhu politik.

“Untuk itu jajaran Kemenhut harus siap untuk penyelesaiannya,” katanya. Kemenhut menggandeng sekolah manajemen PPM untuk melatih pejabat Kemenhut agar bisa mendapat pemecahan terbaik dari berbagai masalah yang ada.

Sementara itu, Presiden Komisaris Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) Tony Wenas mengatakan perusahaan akan tetap menjalankan komitmen untuk tumbuh dan berkembang bersama masyarakat Pulau Padang. "Kami juga berharap RAPP dapat segera beroperasi di Pulau Padang sehingga tenaga kerja lokal, 17 kontraktor lokal, koperasi masyarakat dan warga setempat dapat beraktifitas kembali membangun HTI termasuk pembangunan infrastruktur," ungkap Tony Wenas. **rtc/mt


loading...

TULIS KOMENTAR

BERITA TERKAIT