Jokowi Didesak Evaluasi Kinerja Menteri BUMN

Rabu, 23 September 2015 - 00:00:04 WIB
Share Tweet Google +

Metroterkini.com - Sekretaris Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mendesak Presiden Joko Widodo untuk membatalkan perjanjian hutang antara Bank BUMN Nasional dengan Bank Pembangunan China (China Development Bank/CBD). Pasalnya, perjanjian tersebut berpotensi terjadinya privatisasi bank BUMN di kemudian hari.

Yenny mengungkapkan bahwa Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno telah membawa Direktur Utama dari tiga bank BUMN ke Beijing, China dalam rangka penandatanganan perjanjian utang dengan Bank Pembangunan China.

Lebih lanjut Yenny mengungkapkan ada kenaikan hutang luar negeri dalam tubuh BUMN yang meningkat. Kenaikan tersebut, katanya terjadi di sektor strategis yaitu sektor keuangan perbankan. Menurutnya, ada potensi di masa depan ketergantungan hutang BUMN akan diubah menjadi shareswap atau tukar guling saham cina di perbankan Indonesia.

"Ini masalah menjual BUMN ke Asing. Ada skenario, PMN ditingkatkan, lalu modal meningkat dan diprivatisasi oleh asing. Scenario lainya, privatisasi dengan cara utang luar negeri," jelasnya.

"Ini menunjukkan bahwa BUMN telah dikelola tidak sesuai dengan amanat UU 1945 yaitu Pasal 33, tetapi dikelola untuk kelompok dan golongan tertentu," tambahnya.

 Karena itu, selain membatalkan perjanjian hutang dengan Bank Pembangunan China, Fitra, kata Yenny meminta Presiden Jokowi harus mengevaluasi Menteri BUMN. Bahkan kata Yenny Menteri BUMN perlu diganti karena kinerja pengelolaan BUMN tidak berdasarkan konstitusi namun untuk kepentingan asing.

"Bank China ini memberikan utang senilai US$ 3 miliar, atau sekitar Rp 42 triliun kepada PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), dan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI)," tuturnya.

Padahal, kata Yenny dalam waktu 7 bulan, BUMN sedang dan akan mendistribusikan 102 triliun untuk Penyertaan Modal Nasional (PMN) yaitu 63 triliun di APBNP 2015 dan 39 triliun di RAPBN 2016.

Menurutnya, keseluruhan BUMN tersebut mempunyai aset Rp. 4.607,2 triliun. Namun hanya menghasilkan laba bersih Rp. 131,7 triliun dan menyumbang deviden sebesar Rp. 40,3 triliun dari 2000-2014 dan Deviden yang belum terbayarkan ke Negara Rp. 500 triliun.

"Menteri Rini total akan menambah utang yang akan diberikan China adalah US$ 50 miliar, atau setara Rp 650 triliun dengan asumsi kurs US$ 1 sama dengan Rp 13.000," jelasnya.

Fitra, kata Yenny menilai dalam masa kepemimpinan Menteri BUMN Rini Soemarno ini, uang Negara untuk PMN meningkat tinggi tetapi tidak dibarengi dengan deviden ke Negara yang meningkat. Justru deviden menurun dan tidak transparan dan akuntabel.

"Presiden Jokowi perlu mengembalikan tata kelola BUMN agar sesuai dengan amanat konstitusi sebagai tiang penyangga ekonomi nasional," pungkasnya. [**]

loading...

TULIS KOMENTAR

BERITA TERKAIT