Warga Desak Enclave Lahan HGU PT Musim Mas

Senin, 09 Januari 2012 - 17:49:21 WIB
Share Tweet Google +

loading...

Puluhan warga dusun Tambun kelurahan Pangkalan Lesung mendatangi kantor bupati Pelalawan di Pangkalankerinci, Senin (09/01/12). Warga mendesak bupati HM Harris turun tangan menyelesaikan konflik tersebut. Warga menginginkan lahan masyarakat seluas ribuan hektar di wilayah dusun Tambun dikeluarkan dari HGU (enclave).

Warga yang terdiri dari orang tua pria dan wanita serta pemuda dan mahasiswa ini tiba pukul 10.00 Wib menggunakan dua unit truk dan satu pick up. Setiba di pintu gerbang kantor bupati Pelalawan, massa langsung dihadang aparat keamanan dari Polres Pelalawan dan polisi Pamong Praja. Namun setelah berjanji untuk tertib, massa diizinkan berorasi di halaman dalam. Disini warga secara bergabtian melakukan orasi yang substansinya mengadukan nasib lahan-lahan mereka yang kepemilikannya tidak diakui secara hukum.

Hingga 15 menit pertama, pengunjuk rasa dibiarkan mengekspresikan perasaan mereka di hadapan sejumlah pejabat dan aparat keamanan. Tak lama kemudian wakil bupati Drs H Marwan Ibrahim  keluar  untuk menampung aspirasi warga.  Namun massa tetap bersikeras ingin bertemu bupati HM Harris tanpa perantara. Marwan sempat menjelaskan kalau bupati tengah menghadiri rapat paripurna DPRD Pelalawan.

Akhirnya massa menuju kantor DPRD Pelalawan. Disana mereka telah ditunggu oleh HM Harris, termasuk Plt Ketua DPRD Pelalawan H Zakri, Kajari Pangkalankerinci Isrofi SH, Kapolres  AKBP Guntur Aryo Tejo SH SIK dan kepala kantor BPN Pelalawan Syafri. Setiba di depan gedung kantor DPRD, massa kembali menggelar orasi dan membentang sejumlah spanduk berisi tuntutan enclave.

"Keinginan bapak-bapak semua sudah kita pahami. Sekarang saya minta masyarakat menyampaikan aspirasi secara sportif dan jelas. Kita bicara didalam saja supaya terarah," kata HM harris.

Usul bupati ini langsung diterima oleh seluruh pengunjukrasa. Pertemuan digelar di ruang rapat lantai tiga DPRD Pelalawan. Selain dihadiri  bupati dan Muspida, seluruh pimpinan fraksi DPRD Pelalawan juga dihadirkan. Juga sejumlah pejabat instansi yang terkait dengan pertanahan dan perkebunan. Plt ketua DPRD Pelalawan H Zakri yang diminta memimpin dialog, member kesempatan bicara pertama kepada wakil masyarakat.

"Kewajiban kami melndungi masyarakat kabupaten Pelalawan, khususnya masyarakat dusun Tambun. Sampaikan aspirasi secara sportif, kami akan mncarikan solusi  yang sebaik-baiknya," ujar Zakri.

Wakil masyarakat, Rahmat (25), langsung membacakan pernyataan sikap masyarakat. Isinya mendesak pemerintah daerah turun tangan memfasilitasi pertemuan para pihak yang terkait sengketa lagan dalam kerangka penyelesaian secara tuntas. Selain itu mendesak kepala kantor BPN merevisi peta HGU PT Musim Mas untuk keperluan enclave di dusun Tambun. Kemudian mendesak BPN agar mengabulkan semua permohonan Sertipikat hak milik atas tanah masyarakat.

"Kesimpulan, masyarakat Tambun ingin mendapatkan  hak secara penuh dan diakui hokum atas tanah milik kami,’’ tegas Rahmat.  

Tokoh masyarakat Pangkalan Lesung, Abdul Hamid, dalam pertemuan itu juga diberi kesempatan berbicara. Ketua KPU Pelalawan ini mengatakan, keinginan masyarakat Tambun adalah sesuatu yang wajar. Sebab selama ini status lahan masyarakat tidak diakui pemerintah. Dikatakan Hamid, karena status HGU, pembangunan pemerintah di dusun ini hampir tidak ada.  Bahkan sampai saat sekarang, ketika jalan aspal sudah merambah seluruh wilayah pedesaana, jalan menuju pemukiman dusun Tambun masih berupa lapisan tanah liat.

"Setiap musim hujan anak-anak tidak bisa pergi sekolah karena jalannya berlumpur. Padahal dusun Tambun ini merupakan cikal bakal desa Pangkalan Lesung. Dan disana ada objek wisata air panas, dan pemakaman-pemakaman leluhur," ujarnya.

Bupati Pelalawan HM Harris berjanji akan menyelesaikan konflik lahan masyarakat sampai tuntas. Dengan syarat, masyarakat memberikan dukungan penuh dan tidak bersikap setengah-setengah. "Masalah ini sudah lama kita ingin diselesaikan, dulu sudah tiga kali saya turun, waktu saya ketua DPRD. Sekarang saya kepala daerah. Tinggal lagi apakah masyarakat serius apa tidak. Kalau serius jangan nyerah ditengah jalan," kata HM Harris.

Harris menawarkan pembentukan sebuah tim untuk pengurusan proses enclave. Tim tersebut diisi wakil masyarakat, DPRD, dan pejabat pemerintah. "Kita bantu tim, kalau perlu sampai menteri kita berjuang. Saya rasa tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Mengenai perusahaan, prinsipnya pemerintah tetap mendukung investasi. Tapi jangan sampai merugikan masyarakat, semua pihak harus mendukung," tegasnya.

Tokoh masyarakat Tambun, Tuo Akur (76), yang diwawancarai seusai menghadiri dialog, menceritakan krobologis sengketa lahan tersebut. Diuraikannya, kedatangan perusahaan perkebunan besar nasional itu ke wilayah Tambun di tahun 1995, pada awalnya disambut secara baik oleh masyarakat. Warga senang karena ada harapan daerah mereka berkembang pesat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi.

Namun sampai beberapa tahun kemudian, harapan itu tidak pernah jadi kenyataan. Malah wilayah dusun Tambun yang merupakan cikal bakal kota Pangkalan Lesung saat ini itu, tetap menjadi wilayah yang terbelakang. Tidak ada kegiatan pembangunan sarana infrastruktur, baik yang dilakukan pemerintah maupun PT Musim Mas sebagai investor.

"Usut punya usut, beberapa tahun kemudian masyarakat mengerti ternyata kampung kami itu masuk dalam areal HGU PT Musim Mas. Makanya pemerintah tidak bisa membangun infrastruktur, kalau tidak dapat izin perusahaan," ujar Tuo Akur.

Kepala Humas PT Masim Mas, Kana yang dihubungi wartawan mengatakan,  PT Musim Mas menyadari bahwa lahan di dusun Tambun merupakan hak milik masyarakat secara turun temurun.  Itu sebabnya, pihaknya tidak pernah mempersoalkan lahan tersebut dikelola masyarakat, kendatipun  masih masuk dalam peta konsesi HGU PT Musim Mas.  "Memang lahan masyarakat itu masuk HGU kita. Namun sepanjang ada usaha masyarakat, kita nggak pernah ganggu-ganggu. Selama ini kita tak pernah usik," katanya.

Manajemen PT Musim Mas sediri, kata Kana, bersedia  menawarkan solusi yang terbaik, jika ada pembicaraan. "Cuma selama ini kan tidak pernah ada dialog. Kita sudah coba dekati, mengajak bicara. Tapi mereka nggak pernah mau dialog," jelasnya.**byn


loading...

TULIS KOMENTAR

BERITA TERKAIT