Praperadilan Dikabulkan, Kasus Robert Iwan Boyok Dilanjutkan

Rabu, 26 Agustus 2015 - 00:00:18 WIB
Share Tweet Google +

loading...

Metroterkini.com - Kasus penipuan yang dilakukan Robert Iwan Boyok alias Aguan, selaku Direktur Utama PT. Kerta Kerma Jaya sempat di-SP3-kan penyidikannya karena kurang bukti. Kini penyidikan harus dilanjutkan kembali setelah permohonan praperadilan yang diajukan oleh termohon Herodes, selaku Komisaris perusahaan dikabulkan Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Permohonan tersebut telah dikabulkan oleh pengadilan dalam sidang yang dipimpin hakim tunggal Editerial SH MH, atas SP3 kasus tersebut yang diputuskan pada hari Selasa, 25 Agustus 2015 di Pekanbaru. Berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan nomor:10/Pid.Pra/2015/PN.Pbr.

"Hakim telah mengabulkan permohonan praperadilan pelapor (Herodes). Dan memerintahkan penyidik Polresta Pekanbaru melanjutkan proses hukum atas Iwan Boyok," jelas kuasa hukum Herodes, PM Hutajulu, di Pekanbaru, Selasa (26/8/15).

Hutajulu menerangkan dengan telah dikabulkannya praperadilan tersebut akan meminta kepada Polresta Pekanbaru untuk melimpahkan kepada Polda Riau atau sebaliknya Polda Riau yang mengambil alih kasus tersebut untuk segera diselesaikan.

"Langkah kita bisa melakukan dua hal, kita meminta kepada Polresta Pekanbaru untuk menyerahkan kepada Polda atau Polda yang menarik dan menyelesaikan kasus ini," ungkapnya.

Menurut Hutajulu, persoalan penipuan yang dilaporkan kliennya itu berawal ketika kliennya waktu itu menjabat sebagai Komisaris PT Kerta Karma Jaya yang bergerak di bidang dealer sepeda motor dan terlapor Robet Iwan Boyok pada waktu itu sebagai Direktur Utama. Namun disaat perusahaan sedang berjalan Iwan Boyok menginginkan PT. Kerta Karma Jaya dijalankan oleh dirinya sendiri.

"Tapi, dalam prosesnya yang bersangkutan ini tidak melakukan cara dengan baik dan benar yaitu dengan cara berbohong. Seperti dengan membuat draf dua kali, kemudian tidak membuat laporan keuangan, RUPS luar bisa dan terakhir jual beli saham," lanjutnya.

Menurut Hutajulu, tersangka berasumsi nilai aset dan saham perusahaan senilai Rp5 miliar. Karena Herodes memiliki saham 50 persen, maka Iwan menjanjikan akan memberi Rp2,5 miliar.

"Dalam perjalanannya, uang yang diterima hanya Rp1,8 miliar. Sementara sisanya Rp700 juta, sampai sekarang tidak pernah diserahkan tersangka," tegas Hutajulu.

Hal itu diperparah lagi bahwa nilai Rp5 miliar tersebut cuma asumsi, bukan nilai sesuai audit seperti yang dilakukan. Sehingga kemungkinan besar aset perusahaan lebih dari nilai tersebut. Sehingga Herodes selaku komisaris tidak mendapatkan haknya. Bahkan selama Herodes menjabat Komisaris tidak sekalipun mendapat laporan keuangan.

"Jadi laporannya ketika itu hanya lisan saja dan mengatakan perusahaan untung tapi tidak menunjukan laporannya," tambahnya lagi.

Dia juga menyayangkan bahwa penanganan kasus yang lambat. Dimana sejak dilaporkan tiga tahun lalu tidak ada tindak lanjut terhadap kasus tersebut. "Malah Kasat Reskrim saat itu, tidak pernah mau menerima saya untuk berdiskusi. Kita tidak mau menyudutkan atau mendeskreditkan penegak hukum. Namun, kita minta lebih kooperatif," lanjutnya.

Pada akhirnya, setelah melakukan gelar sebanyak 7 kali, penyidik berkesimpulan kasus ini tidak cukup bukti. Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dikeluarkan, dan pelapor diminta menempuh jalur hukum.

"Kami ikuti saja apa yang diinginkan penyidik. Dan akhirnya kami membuat permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru dan dikabulkan," tambahnya.

Sementara itu, Herodes selama ini berbisnis bersama Robert berjalan dengan baik. Dia pun tidak menyangka jika hal tersebut terjadi dengan dirinya. "Saya juga sudah minta laporan keuangan perusahaan. Tapi, memang tidak pernah diberikan. Selama ini kita menjalani kerjasama dengan baik dan bukan setahun dua tahun tapi puluhan tahun sehingga saya sudah percaya," tutupnya. [rik]


loading...

TULIS KOMENTAR

BERITA TERKAIT